Prabowo Harus Bisa Ciptakan Lapangan Kerja Usaha Mikro

INDONESIA Labor Institute atau Institute Kebijakan Alternatif Perburuhan Indonesia menyarankan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjawab  fenomena pemutusan hubungan kerja dengan membuat grand design penciptaan lapangan kerja sektor usaha mikro.

Sekretaris Eksekutif Indonesia Labor Institute Andy William Sinaga mengusulkan agar Prabowo segera menyiapkan infrastruktur penciptaan lapangan kerja dengan merevitalisasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dengan strategi link n match pelatihan dan akses ke market,dan supporting financing ke para pelaku usaha mikro yang telah dilatih tersebut.

“Selain itu supporting finance yang diberikan kepada para calon pelaku sektor informal dapat digunakan untuk membayar iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) sehingga para pekerja formal yang di PHK dan bertransformasi menjadi pelaku usaha sektor informal tidak perlu mencairkan Jaminan Hari Tua nya,” kata Andy, Kamis (3/10).

BACA JUGA  Efek Jokowi dan Prabowo, Luthfi-Yasin Menang di Jateng

Dalam mendukung grand strategi penciptaan lapangan kerja sektor usaha mikro ini lanjut dia Prabowo perlu mendorong Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk lebih berperan aktif untuk memperluas kepesertaan sektor usaha mikro. Bila perlu, BPJS Ketenagakerjaan dapat menjadi salah satu aktor dalam membina para pelaku sektor usaha mikro tersebut.

“Sehingga mitigasi dampak PHK tersebut dapat diantisipasi sedini mungkin, dah pergerakan eskalasi turunnya jumlah kelas menengah di masyarakat dapat diperlambat dengan kebijakan tersebut,” kata Andy. (Ais/N-01)

BACA JUGA  KAI Logistik Dorong Kewirausahaan Lokal Lewat Program Kemitraan

Dimitry Ramadan

Related Posts

Tolak Keterangan Kusnadi, Khofifah Bantah Terima Fee Ijon Hibah

GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan tegas membantah keterangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang menyebut adanya praktik pembagian fee hingga 30 persen dalam…

Pemerintah Diminta Sosialisasikan Penonaktifan Penerima PBI JKN Lebih Awal

KEBIJAKAN penonaktifan 11 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional melalui pendanaan yang dibayar melalui APBN yang dikenal dengan PBI atau Penerima Bantuan Iuran, telah menimbulkan kegaduhan. Banyak warga yang mengetahui keanggotaanya…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Kemenkes Percepat Kedokteran Presisi Lewat BGSI

  • February 13, 2026
Kemenkes Percepat Kedokteran Presisi Lewat BGSI

Pemkot Bandung Kukuhkan Forum Karasa Perkuat Sistem Pangan

  • February 13, 2026
Pemkot Bandung Kukuhkan Forum Karasa Perkuat Sistem Pangan

Pemkab Sidoarjo Siapkan Gerakan Pangan Murah Ramadan

  • February 13, 2026
Pemkab Sidoarjo Siapkan Gerakan Pangan Murah Ramadan

Polresta Sidoarjo Tambah SPPG di Jabon, Total Jadi Enam Unit

  • February 13, 2026
Polresta Sidoarjo Tambah SPPG di Jabon, Total Jadi Enam Unit

Pemerintah Dorong Konsorsium Riset Genomik Nasional

  • February 13, 2026
Pemerintah Dorong Konsorsium Riset Genomik Nasional

Donasi untuk Keluarga James Van Der Beek Capai 2 Juta Dolar

  • February 13, 2026
Donasi untuk Keluarga James Van Der Beek Capai 2 Juta Dolar