Kepala Daerah Hasil Pilkada Harus Dukung Program Pemerintah

KEPALA daerah di Jawa Timur yang menang dalam perhelatan Pilkada 2024 diminta menyelaraskan program dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Anggota DPR RI Komisi VII Bambang Haryo Soekartono saat berada di Sidoarjo, Jumat sore (29/11).

Anggota Dewan Pakar DPP Gerindra dan Ketua Dewan Penasihat DPD Gerindra Jawa Timur itu menyampaikan pendapatnya menyikapi hasil Pilkada serta menyoroti berbagai sektor prioritas.

Bambang Haryo akrab disapa BHS ini menekankan pentingnya layanan kesehatan berbasis data di puskesmas setiap wilayah.

Menurutnya, puskesmas harus diberdayakan menjadi pusat informasi kesehatan masyarakat di wilayah tersebut.

“Puskesmas harus menjadi pusat data kesehatan, bukan beralih fungsi menjadi rumah sakit,” kata BHS.

BACA JUGA  Ivan Sugianto Ditangkap Polisi Saat Turun dari Pesawat di Juanda

BHS juga mendorong SMA Negeri di Sidoarjo diperbanyak, karena belum semua wilayah kecamatan memiliki.

Menurutnya sekolah negeri menjadi tolak ukur pendidikan, terutama di wilayah yang belum memiliki sekolah negeri.

Dia juga berharap untuk sekolah swasta terutama SMK untuk berintegrasi atau kerjasama dengan perusahaan agar lulusan siap masuk dunia kerja.

Sebab jumlah industri menengah dan besar di Sidoarjo jumlahnya mencapai 15 ribu industri. Kerjasama ini penting agar lulusan SMA dan SMK lebih mudah terserap di industri.

Kepala daerah harus serap tenaga lokal

BHS  meminta pemerintah daerah segera mengeluarkan perda atau perbup terkait tenaga kerja lokal.

Industri di Sidoarjo wajib menyerap 70 persen tenaga kerja dari warga lokal untuk menekan pengangguran.

BACA JUGA  Dico-Ali Gugat Pencalonan Mereka Ditolak KPU Kendal

“Kita berharap serapan tenaga kerja lulusan SMK maupun SMA lebih banyak lagi sehingga target 100 ribu pemuda Sidoarjo terserap di industri terealisasi,” kata BHS.

Bambang juga menyoroti kondisi pasar tradisional di Sidoarjo yang dinilainya tidak layak.

Selain tidak layak, retribusi pasar tradisional di Sidoarjo juga dinilai mahal dibandingkan layanan yang diberikan.

“Retribusi yang tinggi harus diimbangi dengan perbaikan infrastruktur pasar agar ekonomi rakyat tetap hidup,” tegas BHS.

Sektor pertanian dan perikanan Sidoarjo juga menjadi perhatian BHS. Menurutnya ada 50 ribu petani yang butuh peningkatan kesejahteraan.

“Sidoarjo harus berswasembada khususnya di sektor perikanan,” pungkasnya. (OTW/S-01)

BACA JUGA  Reklame Iklan Luar Ruang Harus Sinergi Penuhi Estetika

Siswantini Suryandari

Related Posts

KPU Kota Bandung Gelar Rekapitulasi Suara Pilkada Bandung

KPU Kota Bandung mulai menggelar rekapitulasi perolehan suara seluruh kecamatan Kota Bandung, mulai hari ini Rabu (4/12) hingga Jumat (6/12). “Saya ucapkan terima kasih kepada Bawaslu sebagai mitra kerja Pilkada,…

Wakil Bupati Sleman Minta Kendalikan Harga Saat Nataru

WAKIL Bupati Sleman Danang Maharsa meminta  High Level Meeting untuk memantapkan kolaborasi dan sinergi dalam mengendalikan harga menyambut hari raya Natal dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Serta menjaga ketersediaan stok…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

KPU Kota Bandung Gelar Rekapitulasi Suara Pilkada Bandung

  • December 4, 2024
KPU Kota Bandung Gelar Rekapitulasi Suara Pilkada Bandung

Wakil Bupati Sleman Minta Kendalikan Harga Saat Nataru

  • December 4, 2024
Wakil Bupati Sleman Minta Kendalikan Harga Saat Nataru

Saepul Bahri Binzein-Abang Ijo Hapidin Menangi Pilkada Purwakarta

  • December 4, 2024
Saepul Bahri Binzein-Abang Ijo Hapidin Menangi Pilkada Purwakarta

Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Sulit Diterapkan di Indonesia

  • December 4, 2024
Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Sulit Diterapkan di Indonesia

Kabupaten Lebak Darurat Banjir dan Longsor

  • December 4, 2024
Kabupaten Lebak Darurat Banjir dan Longsor

1717 Rumah Terdampak Banjir di Kabupaten Cilacap

  • December 4, 2024
1717 Rumah Terdampak Banjir di Kabupaten Cilacap