Kepala Daerah Hasil Pilkada Harus Dukung Program Pemerintah

KEPALA daerah di Jawa Timur yang menang dalam perhelatan Pilkada 2024 diminta menyelaraskan program dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Anggota DPR RI Komisi VII Bambang Haryo Soekartono saat berada di Sidoarjo, Jumat sore (29/11).

Anggota Dewan Pakar DPP Gerindra dan Ketua Dewan Penasihat DPD Gerindra Jawa Timur itu menyampaikan pendapatnya menyikapi hasil Pilkada serta menyoroti berbagai sektor prioritas.

Bambang Haryo akrab disapa BHS ini menekankan pentingnya layanan kesehatan berbasis data di puskesmas setiap wilayah.

Menurutnya, puskesmas harus diberdayakan menjadi pusat informasi kesehatan masyarakat di wilayah tersebut.

“Puskesmas harus menjadi pusat data kesehatan, bukan beralih fungsi menjadi rumah sakit,” kata BHS.

BACA JUGA  Suhu Panas di Surabaya dan Sidoarjo Dipredikasi Hingga Akhir November

BHS juga mendorong SMA Negeri di Sidoarjo diperbanyak, karena belum semua wilayah kecamatan memiliki.

Menurutnya sekolah negeri menjadi tolak ukur pendidikan, terutama di wilayah yang belum memiliki sekolah negeri.

Dia juga berharap untuk sekolah swasta terutama SMK untuk berintegrasi atau kerjasama dengan perusahaan agar lulusan siap masuk dunia kerja.

Sebab jumlah industri menengah dan besar di Sidoarjo jumlahnya mencapai 15 ribu industri. Kerjasama ini penting agar lulusan SMA dan SMK lebih mudah terserap di industri.

Kepala daerah harus serap tenaga lokal

BHS  meminta pemerintah daerah segera mengeluarkan perda atau perbup terkait tenaga kerja lokal.

Industri di Sidoarjo wajib menyerap 70 persen tenaga kerja dari warga lokal untuk menekan pengangguran.

BACA JUGA  KPU Maluku Utara Tunggu Pengganti Benny Laos

“Kita berharap serapan tenaga kerja lulusan SMK maupun SMA lebih banyak lagi sehingga target 100 ribu pemuda Sidoarjo terserap di industri terealisasi,” kata BHS.

Bambang juga menyoroti kondisi pasar tradisional di Sidoarjo yang dinilainya tidak layak.

Selain tidak layak, retribusi pasar tradisional di Sidoarjo juga dinilai mahal dibandingkan layanan yang diberikan.

“Retribusi yang tinggi harus diimbangi dengan perbaikan infrastruktur pasar agar ekonomi rakyat tetap hidup,” tegas BHS.

Sektor pertanian dan perikanan Sidoarjo juga menjadi perhatian BHS. Menurutnya ada 50 ribu petani yang butuh peningkatan kesejahteraan.

“Sidoarjo harus berswasembada khususnya di sektor perikanan,” pungkasnya. (OTW/S-01)

BACA JUGA  27 Pejabat Polda DIY Asistensi ke 27 Polsek Yogya dan Sleman

Siswantini Suryandari

Related Posts

  • Blog
  • March 26, 2026
28 Bidang Ilmu UGM Masuk Pemeringkatan QS WUR by Subject 2026

UNIVERSITAS Gadjah Mada kembali mencatat hasil positif dalam pemeringkatan QS World University Rankings (WUR) by Subject 2026 yang dirilis pada 25 Maret 2026. Pemeringkatan itu mencakup 55 bidang ilmu yang…

Negara-negara NATO Nggak Sudi Bantu Trump Buka Selat Hormuz

TUNTUTAN Presiden Amerika Serikat, Donald Trump pada negara-negara NATO untuk membantunya  membuka Selat Hormuz yang diblok Iran ditolak mentah-mentah. Penolakan itu salah satunya ditegaskan Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul.…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Kemampuan Literasi Matematika Alami Penurunan

  • March 31, 2026
Kemampuan Literasi Matematika Alami Penurunan

Sidak Dapur SPPG, Wabup Sidoarjo Temukan IPAL belum Standar

  • March 31, 2026
Sidak Dapur SPPG, Wabup Sidoarjo Temukan IPAL belum Standar

Serahkan LKPD, Khofifah Ajak Kepala Daerah Tindak Lanjuti Temuan BPK

  • March 31, 2026
Serahkan LKPD, Khofifah Ajak Kepala Daerah Tindak Lanjuti Temuan BPK

Wabup Mimik Dorong Pemanfaatan Lahan Tidur Jadi Agrowisata

  • March 31, 2026
Wabup Mimik Dorong Pemanfaatan Lahan Tidur Jadi Agrowisata

UPI Duduki Peringkat Pertama Peminat Terbanyak Hasil SNBP

  • March 31, 2026
UPI Duduki Peringkat Pertama Peminat Terbanyak Hasil SNBP

Dinkes Kota Bandung Ajak Warga Lengkapi Imunisasi Campak

  • March 31, 2026
Dinkes Kota Bandung Ajak Warga Lengkapi Imunisasi Campak