CAWE-cawe Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka terlihat dalam sosialisasi pasangan calon Respati Ardi-Astrid Widayani dalam Pilkada Solo 2024.
Kehadiran Gibran dinilai sebagai penyalahgunaan posisi strategis tingkat nasional untuk memengaruhi proses pemilihan daerah.
“Keterlibatan Gibran yang sudah berstatus sebagai wakil presiden terpilih itu, jelas melanggar etika politik,” kata juru bicara Solo Melawan Politik Amoral (Sempal), Yosep Haryanto, di Solo, Jumat (13/9).
Ini penyalahgunaan posisi strategis di tingkat nasional untuk memengaruhi proses pemilihan daerah.
Keterlibatannya dalam sosialisasi di Kota Solo beberapa hari lalu menciptakan ketidakseimbangan dalam kompetisi politik.
Dan merugikan paslon lain yang tidak memiliki akses ke figur nasional sekelas Gibran.
Penegasan Yosep ini, merupakan hasil kesimpulan dari diskusi Sempal di Kedai Kopi Laweyan,Kamis malam (13/9).
Diskusi ini untuk menyikapi dinamika tahapan Pilkada serentak, seiring munculnya Gibran dalam sosialisasi paslon Respati- Astrid di sejumlah kampung di Kota Solo beberapa hari lalu.
Bahkan Gobran ikut bagi-bagi sembako. Menurut Sempal, netralitas pejabat publik dan figur nasional adalah hal yang tak bisa ditawar.
Kehadiran putra sulung Presiden Jokowi itu jelas cawe cawe, dan sangat berpotensi menganggu keseimbangan, serta mempengaruhi masyarakat.
Apalagi dalam kegiatan itu muncul politik sembako, atau pembagian bantuan kepada masyarakat menjelang pemilu.
Bantuan itu jelas sebagai bentuk politik suap, dan bisa dimaknai sebagai membeli dukungan suara dari masyarakat miskin.
“Pada tingkat yang lebih fundamental, politik sembako merusak esensi dari demokrasi itu sendiri. Pemilu mestinya menjadi ajang kontestasi ide, visi,” jelasnya.
Harusnya program yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bukan ajang kompetisi siapa yang memberikan bantuan lebih banyak.
Sempal mendorong Bawaslu berani mengambil sikap, dan bukan sekadar berstatement bahwa sekarang ini belum ada regulasi Pemilu yang mengatur. Dan belum ada peserta atau paslon yang ditetapkan KPU.
Sempal menuding kegiatan blusukan Gibran bersama paslon Respati dan Astrid berikut keterlibatannya bagi-bagi sembako.
Ini jelas mengaburkan batas antara tanggung jawab nasionalnya dan politik praktis di tingkat lokal.
Bawaslu Harus Tegur Gibran
Bawaslu sebagai wasit dalam pemilu, harus berani bersikap. Mereka merupakan pengawas Pemilu, dan sudah ada laporan,” kata Sempal.
Bawaslu bisa mengimbau agar para calon mengedepankan etika politik agar memberikan pendidikan politik yang benar kepada masyarakat.
Bukan malah memberikan pendidikan politik yang melanggar etika.
Keterlibatan Gibran dalam sosialisasi ini bukanlah persoalan kecil. Sebagai wakil presiden terpilih yang memiliki pengaruh besar.
Kehadirannya dalam mendampingi paslon tertentu memberikan keuntungan yang tidak adil kepada kontestan lainnya.
“Ya masyarakat dengan mudah memaknai bahwa Gibran secara langsung mendukung pasangan calon tertentu.,” terang Yosep.
Menurutnya tindakan yang sangat amoral dalam konteks demokrasi. “Dan sekali lagi ini merupakan penyalahgunaan posisi strategis di tingkat nasional guna mempengaruhi proses pemilihan daerah,” pungkas nya. (WID/S-01)
