Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Patrio Terbukti Langgar Kode Etik, Uya Aman

MAHKAMAH Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, terbukti melanggar kode etik dan menjatuhkan hukuman tambahan dengan memperpanjang masa nonaktif sebagai Anggota DPR RI.

Dengan tetap dinonaktifkan dari Anggota DPR RI, Sahroni, Eko, dan Nafa, diputuskan untuk tidak mendapatkan gaji. Namun durasi hukuman perpanjangan masa nonaktif terhadap ketiga orang itu berbeda-beda.

“Menyatakan teradu lima, Ahmad Sahroni, terbukti telah melanggar kode etik DPR,” kata Wakil Ketua MKD DPR RI Adang Daradjatun saat membacakan putusan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (5/11).

Untuk Sahroni, MKD DPR RI memutuskan untuk menjatuhkan hukuman berupa nonaktif selama enam bulan, berlaku sejak putusan dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai NasDem.

BACA JUGA  MPR tidak Bisa Mengawali Proses Pemakzulan

Sedangkan untuk Nafa Urbach, MKD DPR RI memutuskan untuk menjatuhkan hukuman nonaktif selama tiga bulan, berlaku sejak tanggal putusan dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasdem.

Korban hoaks

Sementara itu, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan teradu kasus dugaan pelanggaran kode etik Anggota DPR RI yang dinonaktifkan, Surya Utama alias Uya Kuya, tidak melanggar kode etik karena dirinya justru korban penyebaran berita bohong atau hoaks.

Wakil Ketua MKD DPR RI Imron Amin mengatakan video-video Uya Kuya yang berjoget-joget di berbagai lokasi hingga menjadi sorotan publik itu tidak terkait dengan kenaikan gaji DPR.

“Mahkamah berpendapat bahwa Surya Utama justru adalah korban pemberitaan bohong,” kata Imron

BACA JUGA  PT Agrinas Siap Tunda Impor Mobil Pikap dari India

Meski begitu, dia berpendapat seharusnya Uya Kuya langsung aktif menyampaikan klarifikasi atas video-videonya itu yang dibentuk sebagai berita bohong. Akibatnya, kemarahan publik itu pun membuat rumah Uya dijarah.

“Bahwa karena itu tuh nama baik Teradu III Surya Utama harus dipulihkan dan juga kedudukannya di DPR RI sebagai Anggota DPR RI,” kata dia. (*/N-01)

Dimitry Ramadan

Related Posts

Kemenhut: Kelayakan Alas Purwo Jadi Habitat Kedua Badak Jawa masih Perlu Dikaji

KEMENTERIAN Kehutanan (Kemenhut) menegaskan gagasan untuk menjadikan Taman Nasional Alas Purwo sebagai calon lokasi  habitat kedua badak jawa setelah TN Ujung Kulon baru sebatas wacana dan butuh kajian lebih lanjut.…

Sohibul Iman Resmi Gantikan HNW Jadi Wakil Ketua MPR RI

ANGGOTA Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman resmi dilantik menjadi Wakil Ketua MPR RI pada Senin. Ia menggantikan Hidayat Nur Wahid yang mengundurkan diri. Hidayat Nur Wahid (HNW) tak lagi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Kemenhut: Kelayakan Alas Purwo Jadi Habitat Kedua Badak Jawa masih Perlu Dikaji

  • November 16, 2026
Kemenhut: Kelayakan Alas Purwo Jadi Habitat Kedua Badak Jawa masih Perlu Dikaji

Kapolda DIY Tekankan Kesiapan dan Keselamatan Berlalu Lintas

  • November 16, 2026
Kapolda DIY Tekankan Kesiapan dan Keselamatan Berlalu Lintas

Dukung Kemajuan Olahraga, Pemkab Sergai Gelar Turnamen Voli

  • November 16, 2026
Dukung Kemajuan Olahraga, Pemkab Sergai Gelar Turnamen Voli

Tak Melulu Ulah Peretas, Kebocoran Data Bisa akibat Kelalaian

  • November 16, 2026
Tak Melulu Ulah Peretas, Kebocoran Data Bisa akibat Kelalaian

Sohibul Iman Resmi Gantikan HNW Jadi Wakil Ketua MPR RI

  • November 16, 2026
Sohibul Iman Resmi Gantikan HNW Jadi Wakil Ketua MPR RI

Satpol PP Sidoarjo Tertibkan Bangunan Liar di Frontage Road Segmen Gedangan

  • November 16, 2026
Satpol PP Sidoarjo Tertibkan Bangunan Liar di Frontage Road Segmen Gedangan