PEMERINTAH menyiapkan berbagai bentuk bantuan, dengan fokus utama pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk korban banjir Sumatra sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“BLT harus sampai ke masyarakat dengan cepat dan tepat. Ini arahan Presiden dan menjadi perhatian serius pemerintah,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Rabu (24/12).
Pembahasan penguatan perlindungan sosial dan penanganan lanjutan bagi masyarakat terdampak bencana, khususnya di wilayah Sumatra dilakukan oleh Mensos Gus Ipul dengan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, di Kantor Sekretariat Kabinet, Rabu (24/12).
Ia menjelaskan, BLT yang akan disalurkan terdiri atas BLT reguler sebesar Rp200.000 per bulan serta BLT tambahan selama tiga bulan dengan total Rp900.000. Program ini ditargetkan menjangkau sekitar 35 juta kepala keluarga atau setara 120 juta jiwa.
BLT korban bencana Sumatra dan bantuan khusus
Selain BLT, pemerintah juga menyiapkan bantuan khusus bagi masyarakat terdampak bencana dan para pengungsi di Sumatera.
Setiap kepala keluarga terdampak akan menerima bantuan minimal Rp8 juta, dengan rincian Rp3 juta untuk kebutuhan isian rumah dan Rp5 juta untuk pemulihan ekonomi keluarga. Pemerintah juga menyiapkan dukungan lauk pauk, yang besarannya masih dalam tahap koordinasi dengan Kementerian Kesehatan.
“Semuanya kita siapkan agar warga tidak hanya bertahan, tetapi juga bisa segera bangkit kembali,” kata Gus Ipul.
Dalam pertemuan tersebut, Gus Ipul turut melaporkan skema santunan bagi korban bencana, yakni Rp15 juta untuk korban meninggal dunia dan Rp5 juta bagi korban luka berat.
Santunan akan disalurkan langsung oleh Kementerian Sosial berdasarkan data terverifikasi serta mendapat persetujuan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Gus Ipul menambahkan, Sekretariat Kabinet saat ini mengoordinasikan serta menginventarisasi dukungan lintas kementerian dan lembaga agar penanganan bencana di Sumatra dapat berjalan secara terpadu, terukur, dan berkelanjutan.
“Kami di Kementerian Sosial akan terus berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh bantuan berjalan akuntabel dan benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (*/S-01)
