KEMENTERIAN Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menggandeng Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) untuk mempercepat pemulihan lingkungan pascabencana hidrometeorologi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam konferensi pers di Jakarta Selatan. Penanganan dilakukan melalui tiga pilar utama, yakni pendekatan berbasis sains, evaluasi tata ruang, dan penegakan hukum lingkungan.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq mengatakan langkah cepat dilakukan sesuai arahan Presiden untuk memulihkan lingkungan sekaligus memperkuat ketahanan wilayah terdampak.
Banjir dan longsor di tiga provinsi tersebut dipicu oleh kombinasi alih fungsi hutan, kondisi geomorfologi yang labil, serta curah hujan ekstrem akibat Siklon Tropis Senyar.
Sebagai tindak lanjut, KLH/BPLH dan Kemdiktisaintek menyusun Penilaian Cepat Lingkungan (Rapid Environmental Assessment) guna menentukan lokasi rehabilitasi permukiman dan lahan pertanian yang lebih aman. Kajian ini ditargetkan selesai Januari 2026.
Selain itu, kedua kementerian mengevaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan kesesuaiannya dengan rencana tata ruang wilayah. Evaluasi ditargetkan rampung dalam tiga bulan.
Pemulihan lingkungan Sumatra dipercepat
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan dukungan pelibatan akademisi lintas disiplin untuk memperkuat kajian ilmiah penanganan pascabencana.
Di sisi penegakan hukum, KLH/BPLH melakukan pengawasan terhadap puluhan entitas usaha di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, serta melanjutkan audit lingkungan terhadap lebih dari 100 usaha sebagai dasar sanksi administratif, pidana, atau perdata.
Upaya tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani pascabencana di Sumatra secara terintegrasi, berbasis sains dan data, serta berorientasi pada ketahanan lingkungan dan keselamatan masyarakat. (*/S-01)
