WAKIL Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono menegaskan bahwa isu pendanaan iklim (climate finance) masih dipenuhi janji negara maju tanpa realisasi nyata. Hal ini ia sampaikan saat memimpin Rapat Kick-Off Persiapan Delegasi Indonesia untuk UNFCCC COP30/CMP30/CMA7 di Jakarta, Rabu (27/8).
Pertemuan tersebut menjadi langkah awal koordinasi lintas kementerian/lembaga, mitra pembangunan, dan lembaga internasional menjelang COP30 di Belém, Brasil, pada 10–21 November 2025. Forum iklim terbesar dunia ini mempertemukan hampir seluruh negara untuk memperkuat aksi iklim, menurunkan emisi gas rumah kaca, serta memastikan dukungan pendanaan bagi negara berkembang.
Menurut Wamen Diaz, isu pendanaan iklim masih jauh dari harapan. “Awalnya di Copenhagen Accord, negara maju berjanji memberikan bantuan 100 juta dolar AS per tahun kepada negara berkembang. Namun menurut UNFCCC, itu belum terealisasi. Dari target 1,3 triliun dolar dalam New Collective Quantified Goals, baru 300 miliar dolar yang disepakati,” jelasnya.
Diaz menegaskan Indonesia akan mendorong agar janji-janji tersebut dipenuhi.
“Ini artinya, negara maju banyak janji tanpa realisasi,” tegasnya.
Diplomasi Karbon Indonesia di COP30
Selain pendanaan, Indonesia akan menjadikan COP30 sebagai panggung untuk memperkuat diplomasi karbon. Paviliun Indonesia tidak hanya menampilkan seminar, tetapi juga memperluas perdagangan karbon lintas sektor.
Beberapa peluang yang sedang dijajaki antara lain:
- Potensi pembelian 12 juta ton CO₂e oleh Norwegia hingga 2035,
- Kerja sama dengan Jepang dan Korea,
- Pengembangan Renewable Energy Certificate (REC) oleh PLN,
- Perluasan perdagangan karbon melalui Mutual Recognition Agreements (MRA) dengan standar internasional seperti Gold Standard (GS) dan Verra.
Namun, Diaz mengingatkan keberhasilan diplomasi ini bergantung pada dukungan lintas sektor.
“KLH tidak punya expertise di semua bidang. Ada 20-an working group, kita perlu mempersiapkan lead negotiator yang paham betul kertas posisi Indonesia,” katanya.
Rapat juga menampilkan pemaparan Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Ary Soedijanto serta Staf Ahli KLHK Laksmi Widyajayanti mengenai dinamika perundingan internasional dan peluang kontribusi kementerian hingga sektor swasta di Paviliun Indonesia.
Dengan konsolidasi awal ini, pemerintah optimis posisi Indonesia akan semakin strategis di COP30.
“Semoga pertemuan ini bisa menguatkan posisi Indonesia di tingkat dunia dan mendukung pencapaian target nasional kita,” tutup Wamen Diaz.
Rapat Kick-Off dihadiri sejumlah K/L strategis, termasuk Kemenlu, Setneg, Setkab, ESDM, Kemenperin, Kementan, KKP, Bappenas, serta Kementerian PPPA. (*/S-01)
