MENTERI Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memberikan sosialisasi terkait Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) kepada para camat dan kepala desa se-Kabupaten Sidoarjo, Jumat (6/2). Ia menegaskan akurasi data menjadi kunci utama agar program bantuan sosial (bansos) benar-benar tepat sasaran.
“Data ini sangat strategis sebagaimana arahan Bapak Presiden. Di lapangan, kita masih menemukan data yang harus diperbaiki. Ini pekerjaan rumah besar kita. Kalau dilakukan bersama dan konsisten, kesalahan data akan makin berkurang,” ujar Gus Ipul.
Mantan Wali Kota Pasuruan itu mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang siap bergerak bersama melakukan pemutakhiran data secara berkala. Hasil pembaruan data selanjutnya akan diserahkan ke pemerintah pusat melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
Menurut Gus Ipul, pemutakhiran DTSEN akan berdampak langsung pada keluarga yang selama ini belum terjangkau bansos. Dengan data yang semakin akurat, bantuan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing keluarga, baik dalam bentuk perlindungan sosial maupun pemberdayaan ekonomi.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi hingga tingkat paling bawah. “Jalur formal tetap berjalan, tapi musyawarah di tingkat dusun, RT, dan RW juga penting. Operator desa menjadi ujung tombak input data, karena itu perlu pelatihan memadai agar data yang dihasilkan akurat,” katanya.
Sebagai contoh, Gus Ipul menyebut perbaikan data di Banyuwangi yang sebelumnya ditemukan ketidaktepatan sasaran hingga 77 persen. Setelah pembenahan dilakukan, angka tersebut turun menjadi 28 persen.
Ke depan, seiring digitalisasi bansos, Kementerian Sosial menargetkan tingkat kesalahan data bisa ditekan hingga di bawah 10 persen bahkan lima persen. Pemutakhiran data dilakukan setiap hari di lapangan dan dievaluasi setiap tiga bulan bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kalau data kita akurat, tidak ada keluarga miskin yang terlewat. Karena bantuan itu berbasis data, dan data itu hadir dari bawah, dari RT, RW, desa, sampai pusat,” tegasnya.
Sosialisasi DTSEN dan pendirian sekolah rakyat
Dalam kesempatan tersebut, Mensos juga menyinggung rencana pendirian Sekolah Rakyat, yakni program pendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sesuai arahan Presiden, sekolah ini akan memiliki gedung permanen dengan kapasitas sekitar 1.000 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA.
“Tahun ini sudah dibangun 104 titik Sekolah Rakyat. Akan ada 100 titik berikutnya. Kita harapkan Sidoarjo bisa masuk tahap itu, paling tidak mulai dulu dengan rintisan,” ujar Gus Ipul.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya pembaruan data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan (PBI). Gus Ipul menegaskan pasien dengan penyakit kronis tetap harus dilayani meski kepesertaannya sempat nonaktif.
“Bagi yang benar-benar membutuhkan, apalagi dengan penyakit kronis seperti cuci darah, harus tetap dilayani. Sudah ada kesepakatan dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan, rumah sakit tidak boleh menolak,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Sidoarjo Subandi menyatakan kesiapan daerahnya mendukung penuh pemutakhiran DTSEN hingga tingkat RT dan RW.
“Kami di daerah tentu mendukung, mulai dari RT, RW sampai desa, bagaimana mewujudkan data yang benar-benar akurat. Data itu sangat penting,” kata Subandi.
Terkait Sekolah Rakyat, Subandi mengungkapkan Pemkab Sidoarjo telah menyiapkan lahan seluas 9,5 hektare di kawasan Buncitan, Kecamatan Sedati. Lokasi tersebut berada satu kawasan dengan kampus ITS dan merupakan hasil tukar guling dengan aset sekolah perikanan milik daerah.
“Tahun 2026 kita mulai dengan sekolah perintis dulu. Targetnya 2027 gedung permanen sudah dibangun. Kami juga akan menggandeng perguruan tinggi seperti Unesa untuk mendukung proses awal,” ujarnya.
Ia menambahkan, Sidoarjo diminta langsung oleh Kementerian Sosial untuk menjadi daerah percontohan Sekolah Rakyat di Jawa Timur. Pemerintah daerah pun siap mempercepat realisasi program tersebut. (OTW/S-01)
