MENJELANG Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mulai bersiap menghadapi lonjakan harga dan mobilitas warga yang akan berlibur ke kota Bandung.
Untuk itu juga, Pemkot Bandung menggelar High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bertema “Evaluasi Stabilitas Inflasi dan Indikator Makro Ekonomi Triwulan III 2025” pada Rabu (12/11).
Forum ini mempertemukan lintas unsur strategis, Bank Indonesia, BPS, akademisi Unpad dan Unpas, hingga para kepala OPD. Tujuannya jelas, memastikan strategi ekonomi Bandung tetap selaras antara data, kebijakan dan realita lapangan.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyatakan, pengendalian inflasi bukan sekadar urusan angka, tetapi soal menjaga ketenangan dan kesejahteraan warga.
Akurasi data
Salah satu hal terberat bagi pemerintahan daerah saat ini adalah bagaimana menyelaraskan seluruh strategi pembangunan dengan RPJMD dan kebijakan pusat. Apa yang berlaku di Bandung juga harus berlaku di Tual (Maluku, red). Karena itu, semua keputusan harus berbasis data,” jelasnya.
Farhan mengingatkan pentingnya akurasi data. Ia bahkan sempat bergurau tentang masa kuliahnya di jurusan Ekonomi Pembangunan. “Saya dulu suka banget mata kuliah ekonomi makro sampai diulang tiga kali. Mungkin antara bodoh jeung hobi, beda tipis,” candanya.
Menurut Farhan, kebijakan ekonomi harus berbasis ilmu, bukan intuisi. Jangan sampai kebijakan kota hanya berdasarkan feeling-nya wali kota. Harus ada patokan yang kuantitatif, jelas dan terukur. Ia pun mengapresiasi peran Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga penyedia data resmi.
“Angka dari BPS itu punya kekuatan hukum. Kalau salah bisa kena pidana. Jadi, data BPS harus jadi acuan bersama,” tuturnya.
Stabilitas harga
Farhan menyebut tingkat inflasi Kota Bandung pada Oktober 2025 mencapai 2,53% (year-on-year), lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Barat (Jabar) sebesar 2,63% dan nasional (2,86%). Ini menandakan stabilitas harga masih terjaga.
“Namun saya mengingatkan potensi gejolak menjelang Nataru. Bandung ini kota wisata. Mobilitas tinggi menjelang Nataru bisa jadi peluang ekonomi, tapi juga ancaman inflasi kalau tidak diatur. Kita harus pastikan semua nyaman yang berlibur, yang berjualan maupun yang merayakan,” tandasnya.
Farhan kemudian menyebut empat strategi utama yang akan dijalankan Pemkot Bandung. Pertama, menjamin ketersediaan pangan. Ia meminta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) menjaga stok bahan pokok sekaligus melakukan rebranding program Buruan SAE.
“Buruan SAE jangan hanya dianggap kebun kecil warga. Itu punya nilai strategis menenangkan psikologi publik. Kalau cabe mahal, ya alhamdulillah masih ada kentang,” paparnya
Logistik pangan
Kedua, menata supply chain dan pasar. Farhan menuturkan, urusan distribusi tak boleh diabaikan. Bahkan masalah kebersihan pasar bisa berdampak langsung pada logistik pangan.
“Masalah sampah di pasar bisa ganggu distribusi. Kalau izinnya ditutup karena pelanggaran lingkungan, bisa lumpuh rantai pasokan,” ucapnya.
Ketiga lanjut Farhan, gerakan pasar murah. Langkah ini disebut sebagai intervensi kecil tapi penting. Gerakan pasar murah tidak besar dampaknya, tapi bisa menenangkan masyarakat. Itu yang dibutuhkan rasa percaya dan tenang. Terakhir, komunikasi publik yang menenangkan.
“Kepada Dinas Kominfo saya meminta agar penyebaran informasi ekonomi dilakukan secara aktif. Jangan hanya rilis di website. Buat dialog dengan pelaku usaha, media dan masyarakat. Edukasi publik penting agar mereka tidak panik menghadapi fluktuasi harga,” imbuhnya.
Farhan juga menyoroti bahwa penurunan tingkat pengangguran terbuka harus diiringi dengan peningkatan kualitas kerja. Kalau yang tumbuh hanya sektor informal, produktivitasnya tidak steady, pemerintah ingin pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
Ketergantungan pasokan
Sementara itu Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Bandung, Dudi Prayudi menyampaikan bahwa Bandung termasuk kota konsumtif dengan ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah. Ketergantungan ini membuat Bandung rentan terhadap fluktuasi harga, terutama menjelang Nataru.
“Inflasi pada Oktober 2025 sebesar 2,53% menunjukkan kondisi yang masih terjaga. Namun, kewaspadaan harus ditingkatkan menghadapi potensi kenaikan permintaan. Dengan sinergi yang kuat, Bandung menatap akhir tahun dengan optimisme, harga terkendali, masyarakat tenang dan ekonomi kota tumbuh secara berkualitas,” sambungnya. (zahra/N-01)
