DINAS Sosial Provinsi Jawa Tengah bersama Kementerian Sosial RI mendirikan dapur umum di Kelurahan Tlogosari Kulon, Kota Semarang, untuk melayani warga terdampak banjir. Dapur umum tersebut menyiapkan 3.000 porsi makanan bagi sekitar 1.500 jiwa yang mengungsi, Kamis (30/10).
Layanan dapur umum akan beroperasi hingga 5 November 2025, dengan dukungan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan kader PKK setempat.
Lurah Tlogosari Kulon Hananto Lesworo menjelaskan, dapur umum mulai beroperasi sejak Rabu (29/10) dan memasok makanan siap saji untuk warga di 23 RW terdampak.
“Penyaluran dilakukan melalui para ketua RW atau perwakilan yang datang ke sini, kemudian dibagikan kepada warga terdampak,” ujar Hananto.
Pekerja sosial
Ia menambahkan, kondisi serupa juga dialami warga Kelurahan Muktiharjo Kidul, dengan jumlah terdampak mencapai sekitar 3.000 jiwa.
“Di sini Tagana dibantu relawan, pekerja sosial masyarakat, dan ibu-ibu PKK. Mereka yang memasak hingga membungkus makanan. Harapan kami, sinergi ini bisa terus berlanjut di kegiatan lainnya,” tuturnya.
Dengan komposisi relawan tersebut, dapur umum di Tlogosari Kulon mampu memasak 1.500 hingga 3.000 bungkus makanan dalam dua kali jadwal memasak setiap hari.
Bantuan lain
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Imam Maskur mengatakan, pendirian dapur umum merupakan bagian dari tugas pelayanan sosial pemerintah kepada masyarakat terdampak bencana.
Selain menyediakan makanan siap saji, pihaknya juga menyalurkan berbagai bantuan, seperti family kit, kids ware, kasur lipat, dan logistik permakanan.
“Kami siapkan logistik bagi warga terdampak banjir. Untuk wilayah Kota Semarang, total bantuan yang sudah kami distribusikan senilai sekitar Rp600 juta, termasuk beras 4 ton, makanan siap saji, kasur, dan perlengkapan lainnya,” ungkap Imam.
Gandeng Kemensos dan Pemda
Dapur umum juga didirikan di beberapa lokasi lain, seperti di Kantor Dinsos Jateng dan Kantor Kelurahan Tlogosari Kulon, dengan Tagana sebagai tenaga utama yang menyiapkan beragam menu makanan bagi pengungsi.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan Kemensos dan pemerintah daerah agar bantuan tepat sasaran dan kebutuhan warga bisa terpenuhi,” pungkas Imam. (Htm/N-01)
