
SEBANYAK 75 siswa kurang mampu di Kabupaten Garut siap mengikuti sekolah rakyat rintisan. Selanjutnya mereka akan mengikuti proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di Balai Latikan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras (Disnakertrans) Kecamatan Samarang, Garut.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Aji Sukarmaji mengatakan, hasil penjaringan melalui rapat pleno yang dilakukan selama dua hari ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Garut ada 75 siswa kurang mampu akan mengikuti proses kegiatan belajar mengajar. Namun, siswa tersebut nantinya akan ditempatkan di Balai Latikan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras (Disnakertrans).
“Sesuai surat keputusan bupati Garut ada 75 peserta didik akan mengikuti sekolah rakyat dan mereka berstatus sebagai desil 1, desil 2 kebanyakan putus sekolah, baik SD maupun SMP. Akan tetapi, kami masih menunggu pelaksanaan sekolah rakyat lantaran lokasinya sedang direnovasi untuk persiapan pelaksanaan sekolah dilakukan mungkin pertengahan bulan September,” katanya, Rabu (3/9/2025).
Dari APBD
Aji mengatakan, pemerintah Kabupaten Garut sangat serius menghadirkan Sekolah Rakyat dengan menyiapkan anggaran sebesar Rp12 miliar diperuntukkan untuk pengadaan lahan yang nantinya akan membangun sekolah rakyat permanen. Namun, anggaran tersebut bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan Tahun 2025.
“Nanti sekolah rakyat akan dibangun dari pemerintah pusat baik dari kementerian PU dan kementerian sosial, rombongan belajar (rombel) mungkin akan berbeda dibanding sekolah rakyat rintisan. Karena, banyak rombongan belajar (rombel) di Kabupaten Garut menangkap dan bagi Pemkab Garut menginginkan ada sekolah rakyat rintisan karena tidak semuanya kabupaten, kota di Jawa Barat memilikinya,” ujarnya.
Sistem boarding
Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Lanjimsos) sekaligus pelaksana tugas (Plt) Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos Kabupaten Garut, Linda Hastuti mengungkapkan, sekolah rakyat rintisan tidak akan ada pembagian kelas seperti kelas 1, kelas 2 dan lainnya tetapi akan dibentuk rombongan belajar mulai SD dan SMP.
Namun, sekolah rakyat rintisan berbeda dengan sekolah biasa meski akan menerapkan sistem boarding atau asrama.
“Sekolah rakyat rintisan setiap harinya selain menerima pengajaran dari guru atau tenaga pendidik, siswa akan diberi makan bergizi sebanyak 3 kali, makanan ringan berupa snack 2 kali, kegiatan keagamaan, sesi pemeriksaan kesehatan gratis. Akan tetapi, siswa sekolah rakyat rintisan di Garut sendiri ada 25 siswa SD dan 50 siswa SMP,” paparnya. (YY/N-01)







