Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat masih kekurangan 2.418 unit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari total kebutuhan 2.753 unit di 35 kabupaten/kota, baru tersedia 335 unit aktif.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya mempercepat realisasi program ini. Saat ini, Jateng menempati peringkat kedua secara nasional dalam jumlah SPPG aktif.
“Ini bukti keseriusan kita membangun generasi sehat dan tangguh. Tapi kita masih kekurangan banyak SPPG, dan itu perlu segera diatasi,” kata Luthfi saat rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah se-Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (31/7).
Luthfi juga meminta dukungan BGN dan pemda untuk mempercepat aktivasi unit SPPG yang sudah terdaftar. Ia mengingatkan bahwa pemenuhan target SPPG sangat krusial dalam keberhasilan program MBG.
Hingga akhir Juli, jumlah penerima manfaat MBG di Jawa Tengah baru 953.912 jiwa atau 9,8% dari total potensi 9,6 juta jiwa, yang mencakup siswa, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Tiga daerah dengan capaian tertinggi adalah Banyumas (32 unit), Blora (21), dan Cilacap (16). Sementara daerah seperti Batang, Pekalongan, Rembang, Magelang, dan Banjarnegara masih tertinggal dan akan menjadi prioritas Satgas MBG.
Untuk mendukung program, Pemprov Jateng telah menyiapkan 26 aset lahan seluas hampir 280 ribu meter persegi yang bisa dimanfaatkan bersama instansi seperti TNI dan Polri.
“Kalau baru 335 unit, berarti ada hambatan. Maka kita harus buka penyumbatnya bersama-sama,” tegas Luthfi.
Ia juga mendorong enam strategi percepatan, yakni:
- Pemberdayaan ekonomi lokal (melalui BUMDes, gapoktan, pelaku usaha);
- Perbaikan tata kelola pemerintahan;
- Pendataan dan validasi sasaran;
- Pengawasan keamanan dan sanitasi pangan;
- Monitoring pasokan bahan baku;
- Edukasi gizi dan kampanye anti-pemborosan makanan.
Luthfi juga mengapresiasi daerah seperti Jepara yang telah membentuk Satgas MBG sesuai instruksi Mendagri. Ia meminta seluruh bupati/wali kota segera menerbitkan SK pembentukan satgas di wilayah masing-masing.
“Kalau semua sudah punya Satgas, koordinasi dan intervensi akan jauh lebih cepat,” ujarnya.
Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Dadang Hendrayudha, menyampaikan apresiasinya terhadap kepemimpinan Gubernur Luthfi.
“Hingga 28 Juli 2025, ada 2.378 SPPG aktif di Indonesia yang melayani lebih dari 7,4 juta penerima. Anggaran operasionalnya mencapai Rp111,55 miliar per hari,” ungkap Dadang.
Rapat diikuti oleh Sekda Jateng Sumarno, Wakapolda, Kasdam IV/Diponegoro, Kabinda, serta seluruh kepala/wakil kepala daerah, Dandim, Kapolres, dan OPD terkait di Jawa Tengah. (Htm/S-01)
