GUNA mencegah terjadinya politik uang dalam pemilihan kepala daerah 2024, Ketua Bidang Organisasi dan Kerja Sama Komunitas Penyuluh Antikorupsi (KOMPAK) Sumatra Utara Hendrik Sitanggang menyarankan Badan Pengawas Pemilu Sumatra Utara bersama Komisi Pemberantasan Korupsi mengedepankan pencegahan.
“Bawaslu bersama KPK harus mengedepankan pencegahan dalam membangun optimis melawan politik uang. Selama ini Bawaslu sudah kelihatan menindak dan mencegah melalui Gerakan Tolak Politik Uang (Getolpun),” kata Hendrik saat Rapat Dalam Kantor di Kantor Bawaslu Toba, Selasa (1/10).
Dia menambahkan media sebagai corong informasi dan komunikasi berperan mengedukasi masyarakat.
“Tolak ikut sebarkan pemberitaan ujaran kebencian. Dengan sistem yang baik pemilu diharapkan tetap terjaga,” tegasnya.
Senada dengan Hendrik, Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi Bawaslu Sumut Saut Boangmanalu mengatakan untuk memberantas politik uang hendaknya juga harus mengedepankan pencegahan.
“Bawaslu butuh tim sukses yang bersih dan masyarakat untuk ikut memberantas politik uang. Bawaslu harus tetap optimis, terus melangkah ke depan. Masyarakat yang menerima politik uang biasanya karena kebutuhan hidup,” ungkapnya.
Peran masyarakat
Anggota Bawaslu Toba Thomson Manurung mengajak seluruh elemen masyarakat agar berperan serta mengawasi pemilu.
“Ambil hak pilih sebagai warga negara Indonesia. Bawaslu mengajak masyarakat menysukseskan pemilu. Pemilih pemula berperan untuk berhak memilih dan menolak politik uang. Politik uang merupakan ancaman atau perusak demokrasi,” kata Thomson. (Ais/N-01)
