GUBERNUR Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengajak bupati dan wali kota Jawa Tengah diajak untuk fokus pada pembangunan infrastruktur di tahun 2025.
Ia tak ingin anggaran APBD yang kecil justru diicrit-icrit (dibagi-bagi secara kecil) ke banyak program. Anggaran yang diicrit-icrit disebut Ahmad Luthfi kurang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Sebaliknya, pembangunan yang terfokus dengan dana “gelondong” akan lebih terasa manfaatnya bagi masyarakat.
“Bupati dan Wali Kota, kalau kita garap bareng pembangunan ini maka kita seperti orang boncengan. Kerja fokus, tidak diicrit-icrit, masyarakat tidak akan bisa menikmati,” kata Ahmad Luthfi, Kamis (20/3).
Arahan itu disampaikan Gubernur Jateng di acara Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jateng 2025-2029 di Wisma Perdamaian Semarang.
Dalam paparannya, Ahmad Luthfi menggarisbawahi bahwa pembangunan 2025 berfokus pada 5 infrastruktur.
Yaitu infrastruktur jalan, infrastruktur pendidikan, infrastruktur swasembada pangan (pertanian), infrastruktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur data.
Ia ingin pemerintah provinsi hingga kabupaten kota menyelesaikan layanan dasar utama yang dibutuhkan masyarakat terlebih dahulu.
Perihal infrastruktur jalan, menurutnya, saat ini penambalan lubang sudah selesai 100 persen di jalan provinsi.
Pembangunan infrastruktur jalur perdagangan
Untuk tahun depan akan digarap pembangunan jalan sehingga lebih representatif untuk dilalui kendaraan. Jalan yang diprioritaskan untuk dibangun adalah jalur perdagangan antar kabupaten/kota.
“Khusus pembangunan jalan, PU (Dinas PU Bina Marga) rapat khusus untuk koneksikan jalan ekonomi yang diprioritaskan. Koneksikan perekonomian di kabupaten dan kota,” ujarnya.
Infrastruktur kedua adalah pendidikan. Ia menginginkan tak ada lagi sekolah rusak di tahun 2026, artinya harus selesai renovasinya di 2025.
Kemudian infrastruktur swasembada pangan, salah satunya pembangunan saluran primer, sekunder dan tersier untuk pertanian.
Hal ini sesuai dengan program pemerintah pusat untuk swasembada pangan. Keempat, infrastruktur SDM dengan cara penembangan program yang tepat di Balai Latihan Kerja (BLK).
Nantinya, akan ada 160-an program Pemerintah Provinsi yang akan disebar di kabupaten dan kota. Melalui program-program tersebut maka bupati/wali kota dan Gubernur bisa berkolaborasi memajukan wilayah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jateng, Sumarno mengatakan Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Jateng 2025-2029 itu mengawali agenda Musrenbang. Kegiatan Musrenbang akan digelar pada bulan Mei 2025.
“Kami juga sediakan link untuk stakeholder maupun masyarakat Jawa Tengah bisa memberikan saran dan masukan RPJMD 2025-2029,” kata Sumarno. (Htm/S-01).
