OTT KPK di Pekanbaru Diduga Soal Pengadaan Pihak Ketiga

EMPAT pejabat Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau dan satu orang dari swasta terjaring Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK), Senin (2/12).

Dugaan awal OTT ini terkait pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sampah.

Dan mekanisme pengadaan pihak ketiga untuk tahun anggaran 2025.

Keempat pejabat ini berinisial RM, IP, X, dan NF. RM adalah Risnandar Mahiwa, Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membenarkan bahwa Risnandar Mahiwa salah satu dari empat pejabat di lingkungan Pemkot Pekanbaru yang ditangkap KPK.

“Iya benar, penangkapan terhadap Pj Walkot Pekanbaru,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak  di Jakarta, Senin (2/12) malam.

BACA JUGA  Pengemudi Mobil Tersangka Kecelakaan Maut di Pekanbaru

Tanak belum tahu siapa saja pihak turut terjaring operasi tersebut, karena kegiatan penyidikan tersebut masih berlangsung.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menambahkan penyidik KPK masih memeriksa para pihak terjaring OTT KPK.

“Tim KPK masih melakukan proses pemeriksaan selama 1×24 jam,” ujar Ghufron.

KPK akan segera mengumumkan status para pihak yang terjaring operasi tersebut dalam waktu 24 jam.

Sementara itu yang saat ini ramai dibicarakan warga adalah sosok Risnandar Mahiwa yang disebut KPK terjaring OTT.

Risnandar Mahiwa dilantik sebagai Pj Walikota Pekanbaru pada 22 Mei 2024 oleh Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto

Sebelumnya ia menjabat sebagai Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. (*/S-01)

BACA JUGA  KPU Provinsi Riau Siap Hadapi Tujuh Sengketa Pilkada

Siswantini Suryandari

Related Posts

Kanwil Kemenkum Mulai Telisik Merek Anggur Merah Kaliurang

KANWIL Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta merespon cepat keberatan Pemkab Sleman terkait penggunaan nama Kaliurang dalam merek dagang minuman beralkohol. Kepala Kanwil Kementerian Hukum DIY Agung Rektono, Selasa menjelaskan pendaftaran…

Pemerintah Dinilai tidak Serius Berantas Judi Online

SOSIOLOG Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada Andreas Budi Widyanto, S.Sos., M.A., menegaskan pemerintah tidak menunjukkan komitmen kuat pada penanganan dan pemberantasan judi online secara nyata.…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Alumni Kedokteran Unpad Jadi Relawan di Palestina

  • April 22, 2025
Alumni Kedokteran Unpad Jadi Relawan di Palestina

Kanwil Kemenkum Mulai Telisik Merek Anggur Merah Kaliurang

  • April 22, 2025
Kanwil Kemenkum Mulai Telisik Merek Anggur Merah Kaliurang

Pemerintah Dinilai tidak Serius Berantas Judi Online

  • April 22, 2025
Pemerintah Dinilai tidak Serius Berantas  Judi Online

Mahasiswa Vokasi Undip Raih Dua Medal Emas

  • April 22, 2025
Mahasiswa Vokasi Undip Raih Dua Medal Emas