Pelaku Usaha Rentan Terhadap Praktik Gratifikasi

PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah mengadakan sosialisasi antikorupsi kepada para pelaku usaha di wilayah setempat. Pelaku usaha dinilai rentan terhadap praktik gratifikasi.

Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno mengatakan, memberikan pemahaman tentang gratifikasi penting bagi pelaku usaha. Supaya mampu menciptakan iklim usaha yang bebas korupsi.

Selain itu memberi sesuatu kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) karena berhubungan dengan pekerjaan adalah bentuk gratifikasi atau suap.

Apalagi, jika ada permintaan sesuatu dari ASN kepada pelaku usaha maka sudah masuk tindak pemerasan.

Pemberian parcel ataupun hadiah lainnya kepada ASN juga merupakan bentuk gratifikasi.

Sebab, ASN sudah mendapat gaji dan tunjangan atas pekerjaannya untuk melayani masyarakat dengan mudah, cepat, dan tuntas.

BACA JUGA  Resmi Dibuka, Ini Cara Daftar Beasiswa Santri-Pengasuh Pesantren Jateng

“Mudah-mudahan dari sosialisasi ini para pelaku usaha menjadi paham tentang gratifikasi, sehingga tidak ada upaya-upaya pelaku usaha untuk memberi sesuatu kepada ASN di Pemprov Jateng,” kata  Sumarno saat membuka sosialisasi antikorupsi di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jateng, Kamis, (8/8).

Menurut dia, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang mempunyai kewenangan perizinan dan pengawasan punya potensi terhadap praktik gratifikasi.

Pun dengan pelaku usaha, juga punya potensi melakukan praktik suap, misalnya saat mengajukan izin usaha atau saat mengikuti proyek pemerintah.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jateng, Sakina Rosellasari menjelaskan, para pelaku usaha merupakan stakeholder yang dilayani organisasinya. Oleh karenanya, sosialisasi antikorupsi penting untuk dilakukan.

BACA JUGA  Program Makan Bergizi Gratis Hari Ketiga di Jawa Tengah Lancar

Hingga kini, jumlah  usaha mikro kecil dan menengah mencapai 916.996 unit, industri kecil 912.421 unit, sedangkan industri menengah besar sebanyak 4.575 unit.

Pelayanan Disperindag yang dibutuhkan pelaku usaha antara lain,  izin produk halal, sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan Sistem Informasi Industri Nasional Indonesia.

“Sosialisasi ini selain untuk pencegahan korupsi, juga dijelaskan tentang klasifikasi gratifikasi,” kata Sakina. (Htm/S-01)

Siswantini Suryandari

Related Posts

Pemkab Sergai Berkomitmen Gunakan Data dalam Membangun

WAKIL Bupati Sergai Adlin Tambunan menegaskan bahwa pemerintahan yang baik harus bekerja berdasarkan data yang akurat, bukan hanya sekadar asumsi. “Kalau datanya tidak akurat, kebijakannya bisa keliru. Kalau datanya berbeda-beda…

Program MBG 3B Jadi Sasaran Edukasi KB di Kota Bandung 

PEMERINTAH Kota Bandung mendorong penguatan edukasi Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan melalui integrasi dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B). Upaya ini dilakukan…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Partai Koalisi Punya waktu Sepekan untuk Ajukan Nama Cawapres

  • November 13, 2026
Partai Koalisi Punya waktu Sepekan untuk Ajukan Nama Cawapres

Kalog Catat Pengiriman Sepeda Motor Naik 17% hingga Oktober

  • November 13, 2026
Kalog Catat Pengiriman Sepeda Motor Naik 17% hingga Oktober

Pemkab Sergai Berkomitmen Gunakan Data dalam Membangun

  • November 13, 2026
Pemkab Sergai Berkomitmen Gunakan Data dalam Membangun

Program MBG 3B Jadi Sasaran Edukasi KB di Kota Bandung 

  • November 13, 2026
Program MBG 3B Jadi Sasaran Edukasi KB di Kota Bandung 

Imigrasi Juanda Perkuat Kemitraan dengan Insan Pers Lewat Mancing Bersama

  • November 13, 2026
Imigrasi Juanda Perkuat Kemitraan dengan Insan Pers Lewat Mancing Bersama

Carrick Resmi Dipecat, Pochettino Calon Terdepan Duduki Kursi Panas MU

  • November 12, 2026
Carrick Resmi Dipecat, Pochettino Calon Terdepan Duduki Kursi Panas MU