
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026).
Pengesahan dilakukan setelah Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan seluruh anggota Dewan yang hadir dalam rapat tersebut. “Apakah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju ya?” ujar Puan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, dikutip dari Kompas.com. “Setuju,” jawab anggota Dewan secara serentak.
Puan kemudian mengetuk palu sebagai tanda pengesahan RUU tersebut menjadi undang-undang. Ketukan palu itu disambut tepuk tangan para anggota DPR.
Menurut Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, setelah sah jadi UU, nantinya akan ada dua badan baru terkait tata cara perampasan aset.
“Ya. Badan ada dua hal. Pertama, badan pengelola perampasan aset. Ini kita dorong sebuah badan tersendiri yang berbeda dengan penegak hukumnya. Kenapa? Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak-banyak mungkin merampas aset karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest,” kata Habiburokhman seusai rapat paripurna
Habiburokhman mengatakan banyak negara yang membuat badan pengelola hasil rampasan aset secara tersendiri. Badan itu dipisahkan dengan penegak hukum demi hindari konflik kepentingan. (*/N-01)







