BUPATI Garut, Abdusy Syakur Amin menyoroti kesenjangan angka partisipasi sekolah dan peran lembaga pendidikan swasta dalam mendukung program Wajib Belajar 13 Tahun. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Ballroom Hotel Harmoni Garut, Rabu (14/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati memaparkan Angka Partisipasi Murni (APM) yang menunjukkan perbedaan pada setiap jenjang pendidikan. APM jenjang Sekolah Dasar (SD) mencapai 93,01 persen, sedangkan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) berada di bawah 89,31 persen. Sementara itu, angka partisipasi pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) jauh lebih rendah.
“Ini yang saya ngeri, gimana kita mau berbicara Indonesia Emas kalau masih banyak anak-anak kita yang tidak sekolah pada waktu yang tidak ditentukan,” ucapnya.
Penguatan PAUD swasta
Syakur menegaskan, pemerintah tidak dapat menjalankan program Wajib Belajar 13 Tahun tanpa dukungan berbagai pihak. Menurutnya, peran lembaga pendidikan swasta, terutama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sangat penting karena hampir seluruh lembaga PAUD di Kabupaten Garut dikelola oleh pihak swasta.
Ia menyebutkan, jumlah kelahiran di Kabupaten Garut mencapai sekitar 43.000 anak per tahun, bahkan pernah mencapai 54.000 pada 2018. Jumlah tersebut relatif sebanding dengan total peserta didik PAUD saat ini sehingga penguatan lembaga PAUD swasta dinilai penting untuk memperluas akses pendidikan.
“Dari aspek lembaganya dari sekolahnya itu dari PAUD itu hampir semuanya adalah swasta. Sehingga buat kami kalau kita mau serius membangun pendidikan 13 tahun bangun PAUD swasta,” lanjutnya.
Pada jenjang SD, Kabupaten Garut memiliki 1.411 sekolah negeri dan 126 sekolah swasta. Meski kualitas sejumlah SD swasta di wilayah perkotaan terus meningkat, tantangan masih ditemukan pada ketersediaan sekolah jenjang SMP dan SMA serta tingkat partisipasi peserta didik.
Faktor ekonomi
Bupati juga menyoroti faktor ekonomi sebagai salah satu penyebab anak tidak melanjutkan pendidikan. Ia menyampaikan apresiasi kepada anggota DPR RI Ferdiansyah atas bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), serta dukungan pemerintah pusat dalam membantu akses pendidikan masyarakat.
“Dari pengalaman kami ada beberapa alasan anak tidak melanjutkan sekolah, salah satunya adalah ekonomi. Makanya saya bersyukur alhamdulilah Pak Ferdiansyah membantu kami untuk memberikan PIP,” katanya.
Selain akses pendidikan, Bupati menekankan pentingnya peningkatan kualitas guru. Menurutnya, masih terdapat guru yang belum memiliki gelar sarjana serta mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
“Kita juga masih ada jompang antara kebutuhan dengan ketersediaan terutama di kualifikasi. Masih banyak guru-guru kita yang pendidikannya belum sesuai. Sehingga saya masih menyambut ada program beasiswa dari Mendikdasmen ya terkait dengan pembiayaan kuliah untuk S1,” tandasnya. (RO/YY/N-01)
