WAKIL Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza mendorong kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mencetak lebih banyak wirausaha produktif sekaligus membantu UMKM naik kelas.
Hal tersebut disampaikan Wamen UMKM dalam kegiatan Bursa Wirausaha Unggulan di Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jawa Tengah, Rabu (7/10).
Wamen Helvi mengatakan, Bursa Wirausaha Unggulan yang mengusung tema ‘Berani Memulai, Bertumbuh, dan Berdampak’ menjadi salah satu upaya Kementerian UMKM untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan sekaligus membuka lebih banyak peluang bagi lahirnya wirausaha produktif, khususnya dari kalangan generasi muda.
“Menumbuhkembangkan UMKM tidak terlepas dari bagaimana kita mencetak wirausaha baru, kemudian memberikan fasilitasi agar mereka bisa bertumbuh melalui pembiayaan, pemasaran, dan pendampingan, hingga akhirnya memberikan dampak bagi masyarakat dan perekonomian daerah,” ujar Helvi.
Pemanfaatan teknologi dan inovasi
Menurutnya, tantangan yang dihadapi UMKM semakin kompleks seiring dengan meningkatnya persaingan di pasar domestik, regional, hingga global. Karena itu, upaya membawa UMKM naik kelas tidak dapat hanya mengandalkan cara-cara konvensional, tetapi perlu didukung pemanfaatan teknologi dan inovasi.
“Kalau kita ingin UMKM naik kelas, tentu membutuhkan sentuhan teknologi. Kampus adalah dapurnya teknologi dan inovasi, sementara pemerintah daerah memahami potensi serta kekayaan daerahnya. Tiga kekuatan inilah yang harus kita satukan,” kata Wamen Helvi.
Ia menilai Jawa Tengah memiliki potensi besar dalam melahirkan wirausaha baru. Dari sekitar 678 ribu mahasiswa aktif di 241 perguruan tinggi, terdapat sekitar 105 ribu lulusan baru setiap tahun yang perlu memperoleh ruang dan kesempatan untuk tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga tumbuh sebagai pencipta lapangan kerja.
“Jangan sampai surplus talenta hebat ini hanya menjadi pencari kerja. Kita harus mendorong mereka mengambil peran sebagai wirausaha produktif sehingga dapat menciptakan rantai ekonomi baru,” ujarnya.
Sesuai Perpres
Penguatan ekosistem kewirausahaan tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang menjadi payung kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga pembiayaan, inkubator, serta pemangku kepentingan lainnya.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mempercepat pencapaian rasio kewirausahaan sebesar 3,6 persen pada 2029 dan 8 persen pada 2045.
Wamen Helvi juga menekankan pentingnya peran inkubator untuk memastikan calon wirausaha tidak berhenti setelah mengikuti pelatihan, tetapi memperoleh pendampingan hingga mampu membangun usaha yang berkelanjutan.
Saat ini, terdapat 757 lembaga inkubator yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia dan dapat menjadi penghubung bagi wirausaha untuk memperoleh pendampingan, membangun jejaring, serta mengakses pembiayaan dan pasar.
“Ekosistem ini tidak bisa dibangun pemerintah sendirian. Perguruan tinggi harus menghubungkan riset dengan kebutuhan pasar, lembaga pembiayaan menyediakan skema sesuai kebutuhan usaha, dunia usaha membuka rantai pasok dan kemitraan, sementara inkubator memastikan wirausaha terus didampingi,” tegas Wamen Helvi.
Penyaluran KUR
Dari sisi pembiayaan, Helvi menyampaikan bahwa hingga Oktober 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara nasional telah mencapai Rp243 triliun kepada 3,77 juta UMKM. Dari jumlah tersebut, penyaluran KUR ke sektor produksi mencapai 66 persen atau sekitar Rp159 triliun.
Khusus di Jawa Tengah, KUR telah tersalurkan sebesar Rp42,8 triliun kepada sekitar 760 ribu debitur, dengan penyaluran ke sektor produksi mencapai Rp25,5 triliun.
Menurut Helvi, keberpihakan pembiayaan terhadap sektor produksi penting karena sektor tersebut memiliki kemampuan besar dalam menciptakan lapangan kerja sekaligus membentuk aktivitas ekonomi baru di daerah.
“Kenapa kita dorong sektor produksi? Karena di sektor inilah penciptaan lapangan kerja paling besar. Ketika UMKM tumbuh di sektor produksi, dampaknya bukan hanya kepada UMKM-nya, tetapi juga kepada masyarakat dan perekonomian daerah,” ungkap Helvi.
Ekosistem kewirausahaan
Ia berharap Bursa Wirausaha Unggulan menjadi momentum untuk mempertemukan berbagai kekuatan dalam ekosistem kewirausahaan sehingga semakin banyak wirausaha baru yang mampu tumbuh, berkembang, serta bersaing di pasar domestik maupun global.
“Kalau pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga pembiayaan bergerak bersama, kita yakin UMKM akan semakin tangguh, naik kelas, dan memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian daerah,” kata Wamen UMKM.
Di tempat yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa UMKM merupakan urat nadi perekonomian Jawa Tengah. Karena itu, perguruan tinggi dinilai memiliki peran penting sebagai penghubung antara kreativitas dan inovasi mahasiswa dengan kebutuhan nyata pengusaha UMKM, terutama dalam menjawab persoalan pembiayaan dan pemasaran.
“Berbagai ide kreatif yang lahir dari kampus harus bisa masuk dan memberikan manfaat bagi UMKM, termasuk dalam menjawab persoalan akses modal dan pemasaran,” ujar Ahmad Luthfi.
Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk membuka akses pembiayaan dengan bunga yang terjangkau bagi UMKM serta menyediakan ruang promosi agar produk lokal semakin dikenal dan memperoleh akses pasar yang lebih luas.
Butuh proses pendampingan
Senada, Rektor Universitas Diponegoro Suharnomo menyampaikan bahwa Undip ditunjuk sebagai hub koordinator pembinaan dan inkubasi kewirausahaan di Jawa Tengah.
Menurutnya, pengembangan UMKM membutuhkan proses pendampingan yang berkelanjutan. Karena itu, keberadaan berbagai inkubator di perguruan tinggi perlu dioptimalkan sekaligus dihubungkan dalam sebuah jejaring yang mampu menjawab kebutuhan wirausaha.
“Kami berterima kasih kepada Kementerian UMKM karena dalam kegiatan ini para UMKM tidak hanya mendapatkan pembinaan, tetapi juga dipertemukan dengan investor, Himbara, BPOM, Barantin, dan berbagai pihak yang dapat membantu menjawab kebutuhan mereka,” ujar Suharnomo.
Ia menambahkan, perguruan tinggi memiliki kekuatan pada penguasaan teknologi, riset, dan inovasi. Namun, diperlukan jembatan agar berbagai inovasi yang lahir dari kampus dapat bertemu dengan kebutuhan nyata pengusaha UMKM.
“Kampus biasanya punya teknologi, tetapi kadang kita tidak tahu teknologi itu harus dibawa ke mana dan bertemu dengan siapa. Melalui kegiatan ini, Kementerian UMKM mempertemukan kami dengan kebutuhan UMKM sehingga mudah-mudahan menjadi berkah untuk mendorong UMKM naik kelas,” kata Suharnomo. (Htm/A-01)
