WAKIL Menteri Kesehatan (Wamenkes) dr Benjamin Paulus Octavianus menyoroti pentingnya pemeriksaan kontak erat serumah pasien tuberkulosis (TBC). Menurutnya, pengobatan pasien saja belum cukup untuk memutus rantai penularan TBC.
Hal itu disampaikan Benjamin saat memaparkan strategi penanggulangan TBC di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo, Selasa (29/9). Ia menyebut strategi pemberantasan TBC ke depan harus lebih menitikberatkan pada pemeriksaan orang-orang yang tinggal serumah dengan pasien.
Wamenkes yang didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus dan Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana sebelumnya juga mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Notopuro Sidoarjo.
“Kalau kita hanya mengobati yang sakit, TBC tidak akan habis. Orang yang serumah wajib diperiksa dan kalau memenuhi kriteria harus mendapatkan obat pencegahan,” kata Benjamin dalam sambutannya di Pendopo Pemkab Sidoarjo, Selasa (29/9).
Anggaran untuk TBC
Benjamin menjelaskan, tahun lalu terdapat sekitar lima ribu orang yang terkonfirmasi sakit TBC dan mendapatkan pengobatan. Jika setiap pasien rata-rata tinggal bersama empat orang, maka terdapat sekitar 20 ribu orang yang menjadi sasaran pemeriksaan kontak erat.
Pemerintah bahkan menyiapkan anggaran untuk sekitar 27 ribu orang. Tambahan sekitar tujuh ribu sasaran tersebut disiapkan untuk menjangkau lingkungan sekitar pasien.
“Kalau mau mancing, ya di kolam. Yang paling berisiko itu orang serumah, bukan tetangga yang jauh,” ujarnya.
Menurut Benjamin, persoalan TBC bukan semata-mata kemampuan mengobati. Tingkat penemuan dan pengobatan TBC secara nasional saat ini disebut sudah mencapai sekitar 80 persen, sedangkan Jawa Timur mencapai sekitar 93 persen.
Terapi pencegahan masih rendah
Namun, upaya pemberian terapi pencegahan TBC (TPT) masih rendah. Pada 2022, cakupan TPT secara nasional disebut hanya sekitar satu persen, naik menjadi dua persen pada 2023, kemudian sekitar 17 persen pada tahun lalu. Saat ini angkanya disebut berada di kisaran 12 persen.
“Yang belum hebat adalah mencegah. Kita sudah hebat mengobati, tapi kalau kontak erat tidak diperiksa dan tidak mendapatkan pencegahan, kasus baru akan terus muncul,” jelasnya.
Benjamin juga menyoroti masih rendahnya pemeriksaan kontak erat. Ia menyebut kurang dari lima persen kontak erat yang mendapatkan pemeriksaan dan tindak lanjut pencegahan.
Ia mencontohkan Kabupaten Bandung yang memiliki sekitar 15 ribu kasus TBC per tahun. Meski tingkat pengobatannya mencapai 97 persen, jumlah kasus baru tetap kembali berada di angka sekitar 15 ribu.
“Artinya, kalau sumber penularan dan kontak eratnya tidak kita kejar, kita akan terus mengobati orang sakit yang baru,” ungkapnya.
Akses ke wilayah sulit
Ia juga meminta pemerintah daerah memperhatikan persoalan akses pemeriksaan di wilayah sulit. Menurutnya, sejumlah daerah menghadapi kendala biaya transportasi karena petugas maupun masyarakat harus menempuh perjalanan jauh untuk pemeriksaan.
Selain itu, kepatuhan mengonsumsi obat pencegahan juga menjadi tantangan. Obat pencegahan TBC harus dikonsumsi sesuai ketentuan dan tidak boleh dihentikan sembarangan.
Benjamin mengatakan, pemerintah pusat terus mendorong sosialisasi strategi penanggulangan TBC. Hingga September 2026, sosialisasi telah dilakukan di 29 provinsi dan ditargetkan seluruh 38 provinsi dapat terjangkau hingga November mendatang.
“Kita tidak bisa menyelesaikan TBC hanya dengan dokter atau dinas kesehatan. Bupati, camat, lurah, kepala desa, DPRD, kader dan masyarakat harus ikut bergerak,” tegasnya.
Dukung pembangunan faskes
Pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana menyampaikan bahwa pemerintah pusat akan memberikan dukungan pembangunan fasilitas kesehatan. Bahkan juga memberi honor untuk ratusan kader puskesmas.
“Kabar baiknya bahwa pemerintah akan memberikan bantuan untuk membangun puskesmas di 15 titik. Pemerintah juga memberikan bantuan berupa honor untuk 565 kader puskesmas senilai Rp500 ribu per bulan per kader, kata Mimik.
Para kader diharapkan bisa membantu pemerintah dalam penemuan kasus TBC sampai ke rumah-rumah. Karena penanggulangan TB ini memang membutuhkan keterlibatan semua pihak.
Perlu kolaborasi lintas sektor
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Sidoarjo dr Lakhsmie Herawati Yuwantina membenarkan bahwa penanggulangan TBC di daerah tidak bisa hanya mengandalkan Dinas Kesehatan. Menurutnya, diperlukan kolaborasi lintas sektor mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat.
“TB ini masalah masyarakat. Jadi tidak bisa hanya Dinas Kesehatan. Harus ada regulasi, percepatan di lapangan dan kolaborasi lintas sektor,” kata Lakhsmie.
Lakhsmie menyebut target penemuan kasus TBC di Sidoarjo tahun ini mencapai sekitar 6.400 kasus. Target tersebut ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Hingga saat ini, capaian penemuan kasus disebut baru sekitar 59 persen dari target tersebut.
“Tahun lalu target penemuan sekitar 5.000 kasus. Tahun ini targetnya meningkat menjadi 6.400 kasus. Sampai sekarang capaiannya sekitar 59 persen,” jelasnya.
Lakhsmie juga menjelaskan keterkaitan TBC dengan HIV. Menurutnya, orang dengan HIV memiliki daya tahan tubuh yang menurun sehingga lebih rentan mengalami infeksi, termasuk TBC. Karena itu, pemeriksaan HIV dan TBC dapat dilakukan secara bersamaan pada kelompok yang membutuhkan. (OTW/N-01)
