GURU Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Prof. Dr. R. Agus Sartono, M.B.A., menyampaikan melalui momentum putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran fungsi pendidikan perlu dimanfaatkan untuk mengevaluasi arah kebijakan pendidikan nasional.
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan pembenahan kualitas perguruan tinggi khususnya memperkuat kemampuan riset dan inovasi tanpa mengesampingkan pengembangan pendidikan vokasi.
“Apapun jenjang dan jenis pendidikan,bottom line-nya adalah kebekerjaan lulusan. Dengan kata lain waiting time bisa semakin singkat, agar tidak justru menambah pengangguran,” kata Agus di FEB UGM.
Agus mengatakan tantangan tingginya angka pengangguran tersebut semakin nyata ketika kondisi ekonomi nasional dibayangi ketidakpastian. Menjelang penyampaian Pidato Pengantar Nota Keuangan 2027 oleh presiden, pemerintah dihadapkan pada berbagai persoalan, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, korupsi, praktek illegal mining, hingga illegal business.
Jumlah pengangguran
“Kewaspadaan diperlukan di tengah ancaman gelombang PHK akibat otomatisasi dan disrupsi teknologi,” tuturnya.
Berdasarkan data Sakernas BPS Mei 2026, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,22 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memang turun tipis sebesar 0,03 persen menjadi 4,65 persen.
Kendati begitu, pengangguran usia 15–24 tahun justru mengalami peningkatan sebesar 1,01 persen menjadi 17,37 persen. Sementara lulusan SMK menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi sebesar 7,68 persen, disusul lulusan SMA sebesar 6,17 persen.
Potret Luaran Pendidikan
Agus menyebutkan berbagai persoalan yang terjadi berakar pada ketidakseimbangan antara jumlah lulusan dengan daya serap pasar kerja. Setiap tahun terdapat 3,7 juta lulusan SMA, SMK, MA, dan sederajat menyelesaikan pendidikan. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 1,9 juta yang mampu melanjutkan ke perguruan tinggi, sementara sekitar 1,6 juta lainnya langsung mencari pekerjaan.
Di sisi lain, sekitar 1,8 juta lulusan perguruan tinggi juga mencari pekerjaan sehingga total pencari kerja baru mencapai sekitar 3,4 juta orang. Jika digabungkan dengan jumlah pengangguran yang telah ada, sedikitnya terdapat 10,62 juta orang yang bersaing memperebutkan kesempatan kerja.
“Angka-angka ini tidak banyak mengalami perubahan selama sepuluh terakhir, karena luaran pendidikan di jenjang SLTA dan Pendidikan Tinggi tidak bisa dihentikan. Di sinilah tantangan riil bagi pemerintah, agar menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga penciptaan kesempatan kerja meningkat,” paparnya.
Ganggu ketahanan ekonomi
Agus menjelaskan sekitar 10,62 juta pencari kerja bersama-sama berebut kesempatan yang makin sempit dengan kompetensi yang beragam. Persaingan yang semakin ketat menyebabkan banyak lulusan perguruan tinggi harus menerima pekerjaan di bawah kualifikasi mereka. Pada saat bersamaan, perkembangan teknologi mendorong dunia usaha semakin mengandalkan otomatisasi demi meningkatkan efisiensi, sehingga kebutuhan terhadap tenaga kerja manusia menjadi semakin selektif.
Agus mengingatkan bahwa tingginya pengangguran tidak hanya berdampak pada pasar tenaga kerja, tetapi juga berpotensi mengganggu ketahanan ekonomi nasional. Pendapatan yang rendah membuat masyarakat sulit menabung, sementara ketergantungan terhadap pembiayaan konsumtif terus meningkat.
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan outstanding pinjaman online legal mencapai Rp105,14 triliun pada Juni 2026 atau meningkat 25,88 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini dinilai menjadi peringatan bahwa kemampuan pembentukan modal masyarakat semakin melemah. Menurutnya, tingginya pengangguran juga membawa konsekuensi ekonomi yang lebih luas.
Pinjaman konsumtif meningkat
Pendapatan yang rendah membuat masyarakat sulit menabung, sementara ketergantungan terhadap pinjaman konsumtif semakin meningkat. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding pinjaman online legal telah mencapai Rp105,14 triliun pada Juni 2026 atau meningkat 25,88 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Ini menjadi peringatan serius betapa bahayanya jika konsumsi dibiayai dengan utang. Rendahnya kemampuan pembentukan kapital melalui tabungan dan melonjaknya kredit konsumtif melalui pinjol menjadi ancaman jangka panjang bagi perekonomian nasional, terlebih saat penduduk usia produktif bergeser menjadi lansia,” urainya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Agus menilai pemerintah perlu melanjutkan agenda revitalisasi pendidikan vokasi yang telah dimulai melalui Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pendidikan vokasi agar selaras dengan kebutuhan industri.
Selain itu, penguatan program magang serta kolaborasi antara pemerintah, industri, dan institusi pendidikan dinilai menjadi strategi penting untuk memperkecil kesenjangan kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.
Pendidikan vokasi
Pembangunan politeknik di kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus, lanjut Agus juga menjadi salah satu upaya untuk memperkuat kualitas dan relevansi pendidikan vokasi dengan industri. Selain menjamin akses magang, upaya ini juga memudahkan akses technical assistant dari industri. Model ini juga menjadi wujud dari kerjasama industri, pemerintah, dan dunia pendidikan.
Strategi pengembangan politeknik ini perlu dilanjutkan untuk mengurangi pencari kerja lulusan SLTA yang minim kompetensi. Tidak hanya mencetak tenaga kerja siap pakai, pendidikan vokasi juga diharapkan mampu melahirkan wirausaha baru yang dapat membuka lapangan pekerjaan.
Meski demikian, Agus menegaskan bahwa revitalisasi vokasi saja belum cukup. Pemerintah juga perlu mendorong industrialisasi agar tercipta lebih banyak kesempatan kerja. Di saat yang sama, kualitas pendidikan tinggi, khususnya pada aspek riset dan inovasi, harus terus diperkuat. (AGT/M-01)
