SEBUAH video di media sosial yang menayangkan ibu-ibu tengah berjoget dalam sebuah kegiatan bernuansa kekuasaan menuai sorotan publik di Kabupaten Purwakarta.
Pasalnya aksi itu terjadi di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi tekanan ekonomi dan tuntutan peningkatan pelayanan publik. Tidak pelak video tersebut dinilai bisa memunculkan kegelisahan.
Pengamat sosial dan kebijakan publik, Agus M Yasin mengungkapkan hal tersebut. Menurut dia peristiwa itu bukan sekadar hiburan, melainkan mencerminkan adanya penurunan sensitivitas etika di lingkungan kekuasaan.
“Ini bukan soal boleh atau tidak berjoget, tetapi soal kepekaan yang mulai hilang. Di saat masyarakat menuntut kerja nyata dan empati dari para pemangku kebijakan, yang justru muncul adalah simbol-simbol euforia,” ujar Agus, Senin (18/5/2026).
Melekat dengan jabatan
Menurutnya, ketika sebuah kegiatan melekat dengan atribut jabatan, berlangsung dalam forum resmi maupun semi-resmi, serta bersinggungan dengan fasilitas negara, maka persoalan tersebut tidak lagi dipandang sebagai urusan pribadi semata.
Ia menegaskan, figur yang berada di lingkar kekuasaan memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kepantasan, keteladanan, dan wibawa institusi pemerintahan di ruang publik.
“Ketika standar etika itu dilanggar, yang terdampak bukan hanya citra individu, tetapi juga marwah pemerintahan secara keseluruhan,” tegasnya.
Agus juga menilai, peristiwa tersebut berpotensi memicu kritik publik dan menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dalam perspektif etika publik, kata dia, persepsi masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan.
“Dalam etika pemerintahan, persepsi publik adalah realitas. Dan ini menjadi persepsi yang berbahaya jika tidak segera disikapi dengan bijak,” ungkapnya.
Tuntut klarifikasi terbuka
Terkait polemik tersebut, Agus meminta adanya klarifikasi terbuka dari pihak terkait, sekaligus evaluasi internal mengenai standar etika dan kepantasan pejabat dalam kegiatan publik.
Selain itu, ia juga mendorong aparat pengawas internal pemerintah (APIP) untuk menelusuri kemungkinan adanya penggunaan fasilitas negara apabila memang ditemukan keterkaitan dengan kegiatan tersebut.
“Masalah utamanya bukan pada gerakan tubuh, tetapi arah moral kekuasaan. Jika elit kehilangan empati dan batas kepantasan, maka yang runtuh bukan hanya kepercayaan publik, tetapi juga legitimasi pemerintahan,” tegasnya.
Ia menambahkan, masyarakat Purwakarta membutuhkan pemimpin yang mampu memahami kondisi rakyat, bukan sekadar menampilkan euforia di tengah situasi yang masih penuh tantangan. (KR/M-01)
