Lembaga Sertifikasi Dapur MBG harus Independen dan Berkompeten

BADAN Gizi Nasional (BGN) berencana akan membentuk satuan khusus yang akan memantau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan melaksanakan proses sertifikasi. Rencana tersebut sebagai upaya menindaklanjuti berbagai laporan dan kritik dari masyarakat terkait menu makanan mentah yang diunggah oleh orang tua penerima pada Ramadan lalu.

Publik memandang bahwa makanan pada program bergizi gratis sudah seharusnya disajikan siap santap dalam kondisi bersih, agar tidak menimbulkan kasus keracunan yang lebih luas.

Guru Besar Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) UGM, Prof. Sri Raharjo menekankan lembaga sertifikasi yang akan dibentuk sebaiknya harus independen dan teruji kompetensinya. Sri Raharjo menyayangkan inisiatif satuan sertifikasi baru ditindak usai serangkaian komplain dan kasus keracunan.

BACA JUGA  Perluas MBG, Pemprov Kaltim Targetkan Pembentukan 367 SPPG

“Dengan keterlambatan proses audit ini, tentu kesiapan program MBG masih sangat perlu ditinjau kembali,” kata Sri Raharjo.

Bagian dari prosedur

Proses tahapan sertifikasi seharusnya menjadi bagian dari prosedur yang harus sudah ada pada saat perencanaan pembangunan unit penyedia.“Idealnya, jauh sebelum SPPG resmi beroperasi,” katanya.

Dikatakan satuan pemantau yang berkompeten menjadi unsur penting sebagai penilai kelayakan operasional SPPG. Kendati begitu, inisiatif BGN untuk membentuk satuan pemantau dapat memantik konflik kepentingan yang akan berujung pada efektivitas program yang kembali dipertanyakan.

“Di sinilah alasan mengapa independensi satuan pemantau atau lembaga sertifikasi SPPG tidak dapat ditawar oleh pihak mana pun. Jika ingin ada klasifikasi kelayakan SPPG, BGN tidak bisa membentuk satuan sendiri. Lembaga sertifikasinya harus dari pihak ketiga yang tidak terafiliasi oleh kepentingan apapun,” terangnya.

BACA JUGA  Kasus Flu Naik 55 Persen, Ahli UGM Ingatkan Potensi Varian Baru

Tidak terafiliasi

Menurut Sri Raharjo, lembaga sertifikasi yang ideal sebaiknya tidak terafiliasi oleh kepentingan mana pun, sebaliknya lembaga tersebut wajib diisi oleh auditor yang telah dilatih dengan program baku, pelatihan, pengetahuan sesuai aspek yang diujikan, dan melalui uji kompetensi.

Pakar Teknologi Pangan tersebut menuturkan, inkompetensi satuan pemantau atau lembaga sertifikasi justru dapat menyebabkan pembengkakan anggaran dan potensi masalah baru yang dapat muncul.

“Dalam penyediaan makanan itu urusannya tidak selesai dengan ketua, akuntan, dan ahli gizi, di setiap unit SPPG, karena memang fokus mereka hanya di perannya masing-masing, selebihnya operasional. Sistem yang tidak siap akan menghasilkan hasil sertifikasi yang tidak layak, dan akan memperlambat operasional,” paparnya. (AGT/A-01)

BACA JUGA  UGM Berkomitmen Turunkan Angka Kemiskinan di Kulonprogo

Admin

Related Posts

Kemenhut: Kelayakan Alas Purwo Jadi Habitat Kedua Badak Jawa masih Perlu Dikaji

KEMENTERIAN Kehutanan (Kemenhut) menegaskan gagasan untuk menjadikan Taman Nasional Alas Purwo sebagai calon lokasi  habitat kedua badak jawa setelah TN Ujung Kulon baru sebatas wacana dan butuh kajian lebih lanjut.…

Tak Melulu Ulah Peretas, Kebocoran Data Bisa akibat Kelalaian

DATA pribadi semakin sering diperlakukan seperti syarat kecil yang harus dilewati untuk mendapatkan layanan digital. Nomor telepon diberikan untuk membuat akun, alamat rumah dimasukkan untuk mengirim pesanan, tanggal lahir dicantumkan…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Kemenhut: Kelayakan Alas Purwo Jadi Habitat Kedua Badak Jawa masih Perlu Dikaji

  • November 16, 2026
Kemenhut: Kelayakan Alas Purwo Jadi Habitat Kedua Badak Jawa masih Perlu Dikaji

Kapolda DIY Tekankan Kesiapan dan Keselamatan Berlalu Lintas

  • November 16, 2026
Kapolda DIY Tekankan Kesiapan dan Keselamatan Berlalu Lintas

Dukung Kemajuan Olahraga, Pemkab Sergai Gelar Turnamen Voli

  • November 16, 2026
Dukung Kemajuan Olahraga, Pemkab Sergai Gelar Turnamen Voli

Tak Melulu Ulah Peretas, Kebocoran Data Bisa akibat Kelalaian

  • November 16, 2026
Tak Melulu Ulah Peretas, Kebocoran Data Bisa akibat Kelalaian

Sohibul Iman Resmi Gantikan HNW Jadi Wakil Ketua MPR RI

  • November 16, 2026
Sohibul Iman Resmi Gantikan HNW Jadi Wakil Ketua MPR RI

Satpol PP Sidoarjo Tertibkan Bangunan Liar di Frontage Road Segmen Gedangan

  • November 16, 2026
Satpol PP Sidoarjo Tertibkan Bangunan Liar di Frontage Road Segmen Gedangan