PEMERINTAH Jepang mengirimkan surat resmi kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk membantah tuduhan China terkait pernyataan Perdana Menteri Takaichi Sanae mengenai situasi Taiwan.
Pernyataan Takaichi sebelumnya disampaikan di hadapan Diet Jepang awal bulan ini. Ia menyebut bahwa potensi darurat Taiwan yang melibatkan penggunaan kekuatan oleh China dapat dianggap sebagai kondisi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan tetap China untuk PBB pada Jumat lalu mengirimkan surat kepada Guterres. Dalam surat itu, Beijing menuduh Jepang untuk pertama kalinya menunjukkan “ambisi intervensi militer” dalam isu Taiwan, serta “mengeluarkan ancaman penggunaan kekuatan terhadap China.”
Dikutip dari NHK World Japan pada Senin (24/11), Perwakilan Tetap Jepang untuk PBB, Yamazaki Kazuyuki, menyerahkan surat bantahan resmi. Dalam surat itu, Jepang menyatakan bahwa klaim China “tidak sesuai fakta dan tidak berdasar.”
Surat tersebut menegaskan bahwa anggapan China bahwa Jepang akan menggunakan hak bela diri tanpa adanya serangan bersenjata adalah keliru. Jepang juga kembali menegaskan posisi konsistennya, yakni mengharapkan isu Taiwan diselesaikan secara damai melalui dialog.
Selain itu, Jepang menyoroti tindakan China yang dianggap “menghambat pertukaran ekonomi dan antarwarga,” termasuk perdagangan produk perikanan yang dinilai tidak terkait dengan isu Taiwan. Jepang menilai pendekatan koersif seperti itu harus ditolak oleh komunitas internasional.
Jepang meminta Sekjen Guterres untuk mengedarkan surat bantahan tersebut kepada seluruh negara anggota PBB sebagai dokumen resmi Majelis Umum. (*/S-01)
