RENOVASI gerbang Gedung Sate yang merupakan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung masih menuai polemik. Pasalnya, selain menyerupai Candi Bentar budaya Kacirebonan, renovasi itu juga menelan dana yang cukup besar.
Pembangunan gapura itu disebut-sebut mengunakan dana APBD-P Jabar senilai Rp3,9 miliar. Kritik pun datang dari anggota dewan setempat. Mereka menilai pembangunan itu kurang tepat di tengah efesiensi anggaran.
Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Jabar, Adi Komar menyatakan bahwa desain gapura baru itu dalam upaya memperkuat identitas Jabar. Dan pembangunan gapura atau perubahan gerbang itu telah direncanakan dalam Perubahan APBD 2025.
“Untuk anggarannya senilai Rp 3,9 miliar, biaya sebesar itu digunakan untuk revitalisasi infrastruktur gapura dan pagar Gedung Sate. Ini kan ikon Jabar, jadi di representasi visual yang lebih kuat,” terangnya.
Lewat kajian
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa gerbang tersebut bukanlah kawasan cagar budaya (heritage) dan pembangunan gerbang tersebut telah melalui kajian matang dan analisis dari ahli teknik sipil.
Secara konsep, gerbang itu mengadopsi budaya Kacirebonan dengan bentuk Candi Bentar, yang merupakan perpaduan kebudayaan Mataram dan Majapahit, sejalan dengan peninggalan peradaban Sunda yang tersisa.
Menanggapi perdebatan di media sosial, Dedi meminta agar masyarakat tidak terlalu mengikuti keinginan warganet.
“Jangan ngikutin netizen. Kita ngikutin arsitek. Kalau ngikutin netizen tidak akan selesai-selesai, nanti ada banyak versinya. Tapi banyak netizen juga yang memuji, kok. Enggak ada masalah,” ucapnya.
Yang jelas lanjut gubernur, pembangunan gerbang Gedung sate, telah melalui kajian matang untuk menyempurnakan tata ruang-ruang gedung bersejarah.
Sebaiknya ikutin arsitek yang ahli di bidang penataan ruang, terutama untuk membangun, menata, menyempurnakan ruang-ruang gedung yang bersejarah.
Tidak urgen
Sementara itu Ketua Fraksi PPP DPRD Jabar, Zaini Shofari, menilai proyek ini tidak jelas urgensinya dan merupakan bentuk pemborosan di tengah kebijakan efisiensi.
Ia membandingkan anggaran gerbang tersebut dengan alokasi beasiswa untuk santri tidak mampu yang dipangkas tajam.
“Harga pagar Rp3,9 miliar itu tidak sebanding dengan kebutuhan Rp5,1 miliar untuk santri tidak mampu. Ini bisa dikomparasi,” tegasnya.
Selain mengritisi anggaran renovasi gapura yang mencapai Rp3,9 miliar, anggota DPRD dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maulana Yusuf Erwinsyah mempertanyakan, arah kebijakan kebudayaan Jabar di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi yang lebih menonjolkan pembangunan fisik bernuansa estetika, daripada merawat warisan sejarah yang memiliki nilai kebudayaan autentik.
“Saya mempertanyakan, sebenarnya kebudayaan apa yang ingin diangkat oleh gubernur. Ideologi kebudayaan apa yang bisa dibuktikan dengan dibangunnya gapura dan gerbang-gerbang yang seolah-olah merepresentasikan bangunan Sunda,” tanyanya.
Merawat jejak sejarah
Maulana menegaskan, esensi pelestarian budaya bukan pada penciptaan bangunan baru yang sekadar bernuansa Sunda, tetapi merawat jejak sejarah yang sudah ada seperti situs cagar budaya.
Menjaga kebudayaan yang berarti adalah menjaga bangunan dan cagar budaya yang menyimpan sejarah lama. Di situlah nilai kebudayaan Sunda berada.
“Saya mengingatkan bahwa Jabar memiliki lebih dari 50 situs cagar budaya, yang memerlukan perhatian dan perawatan, bukan sekadar proyek simbolik yang menelan anggaran besar,” bebernya. (zahra/N-01)
