PERDANA Menteri Jepang Shigeru Ishiba mengumumkan pengunduran dirinya setelah kurang dari setahun menjabat, menyusul dua kekalahan besar dalam pemilu.
Keputusan ini datang sehari sebelum Partai Liberal Demokrat (LDP) dijadwalkan menentukan apakah akan menggelar pemilihan internal yang berpotensi memaksanya mundur.
LDP yang telah memimpin Jepang selama hampir tujuh dekade kehilangan mayoritas di majelis rendah untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, dan kembali kehilangan mayoritas di majelis tinggi pada Juli lalu.
Situasi ini menimbulkan ketidakpastian politik baru bagi Jepang, negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia sekaligus sekutu utama AS, di tengah meningkatnya ketegangan dengan Tiongkok dan instabilitas kawasan.
“Sekarang setelah tercapai kesepakatan terkait tarif AS, saya yakin inilah waktu yang tepat,” kata Ishiba, merujuk pada perjanjian yang ditandatangani pekan lalu untuk meringankan tarif impor yang dikenakan Presiden AS Donald Trump terhadap mobil dan ekspor Jepang lainnya.
Hingga Minggu (7/9), Ishiba masih menolak desakan mundur. Ia menyebut penyelesaian negosiasi tarif dengan Washington sebagai tanggung jawab pemerintahannya sebelum meninggalkan jabatan.
“Saya percaya bahwa perundingan terkait tarif AS, yang bisa disebut sebagai krisis nasional, harus diselesaikan di bawah tanggung jawab pemerintahan ini,” ujarnya.
Ishiba (68) menegaskan dirinya akan tetap menjalankan tanggung jawab kepada rakyat hingga penggantinya terpilih.
LDP kini akan memilih ketua baru yang secara otomatis akan ditetapkan sebagai perdana menteri melalui pemungutan suara di parlemen.
Ishiba, yang dilantik pada Oktober 2024 dengan janji menekan harga kebutuhan, kesulitan menjaga kepercayaan publik di tengah krisis biaya hidup, tekanan ekonomi, serta hubungan yang renggang dengan AS.
Inflasi yang melonjak, termasuk harga beras yang naik dua kali lipat dalam setahun terakhir, semakin memperburuk posisinya.
Popularitasnya juga tergerus akibat kontroversi, mulai dari kritik atas penunjukan hanya dua perempuan dalam kabinet, hingga skandal pemberian hadiah mewah kepada anggota partai. (*/S-01)
