PROGRES percepatan pembentukan dan pendaftaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD/KMP) di Jawa Timur menunjukkan peningkatan signifikan. Tercatat sebanyak 6.984 koperasi telah resmi terdaftar melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum per Minggu (15/6/2025) pukul 07.00 WIB.
“Jumlah tersebut setara 82,2 persen dari total 8.494 desa dan kelurahan di Jawa Timur,” kata Kakanwil Kementerian Hukum (Kemenkum) Jatim, Haris Sukamto.
Data resmi dari Kanwil Kemenkum Jawa Timur menunjukkan bahwa sebanyak 13 kabupaten/kota telah menyelesaikan pendaftaran SABH seluruh KD/KMP-nya. Daerah tersebut yakni Ponorogo, Nganjuk, Sidoarjo, Mojokerto, Kabupaten Malang, Kota Probolinggo, Trenggalek, Madiun, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, Malang, Probolinggo, dan yang terbaru Blitar.
Sementara itu, beberapa kabupaten/kota lain mencatat progres tinggi dan hanya menyisakan 1–6 berkas untuk mencapai 100 persen. Di antaranya: Jombang (99,7%), Jember (99,6%), Surabaya (99,3%), Bangkalan (98,6%), dan Gresik (98,3%).
Perlu intervensi
Meski demikian, Haris juga mencatat adanya wilayah dengan progres lambat yang memerlukan intervensi segera. Di antaranya adalah Bojonegoro (10,9%), Kota Pasuruan (20,6%), Kota Batu (37,5%), dan Kabupaten Pasuruan (41,4%).
“Beberapa kendala yang ditemukan meliputi keterlambatan penganggaran, revisi berkas notaris, hingga keraguan pengurus, perlu langkah percepatan dan pendampingan lebih intensif, terutama pada kabupaten/kota yang stagnan,” kata Haris.
Strategi percepatan
Data tren menunjukkan bahwa rata-rata pertambahan SABH harian mencapai lebih dari 280 koperasi. Pihaknya optimis untuk mencapai target 100 persen pada pekan ketiga Juni 2025.
Sejumlah strategi percepatan telah diusulkan, termasuk penandatanganan akta secara massal di notaris, audit kelengkapan dokumen secara kolektif, serta intervensi langsung ke daerah prioritas seperti Bojonegoro, Kota Batu, Sampang, dan Situbondo.
Ekonomi desa
“Kami tentu mengapresiasi seluruh mitra kerja kami yang terlibat, mulai dari Pemprov dan Pemkab, Notaris dan Ditjen AHU dengan keandalan sistem yang dimiliki,” ujar Haris.
Program pembentukan KD/KMP merupakan bagian dari agenda strategis nasional untuk mendorong kemandirian ekonomi desa melalui koperasi berbadan hukum.
Jawa Timur saat ini tercatat sebagai provinsi dengan jumlah koperasi terbanyak yang telah terdaftar secara nasional. (OTW/N-01)
