Kepala Daerah Hasil Pilkada Harus Dukung Program Pemerintah

KEPALA daerah di Jawa Timur yang menang dalam perhelatan Pilkada 2024 diminta menyelaraskan program dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Anggota DPR RI Komisi VII Bambang Haryo Soekartono saat berada di Sidoarjo, Jumat sore (29/11).

Anggota Dewan Pakar DPP Gerindra dan Ketua Dewan Penasihat DPD Gerindra Jawa Timur itu menyampaikan pendapatnya menyikapi hasil Pilkada serta menyoroti berbagai sektor prioritas.

Bambang Haryo akrab disapa BHS ini menekankan pentingnya layanan kesehatan berbasis data di puskesmas setiap wilayah.

Menurutnya, puskesmas harus diberdayakan menjadi pusat informasi kesehatan masyarakat di wilayah tersebut.

“Puskesmas harus menjadi pusat data kesehatan, bukan beralih fungsi menjadi rumah sakit,” kata BHS.

BACA JUGA  Bawaslu Sleman Temukan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN

BHS juga mendorong SMA Negeri di Sidoarjo diperbanyak, karena belum semua wilayah kecamatan memiliki.

Menurutnya sekolah negeri menjadi tolak ukur pendidikan, terutama di wilayah yang belum memiliki sekolah negeri.

Dia juga berharap untuk sekolah swasta terutama SMK untuk berintegrasi atau kerjasama dengan perusahaan agar lulusan siap masuk dunia kerja.

Sebab jumlah industri menengah dan besar di Sidoarjo jumlahnya mencapai 15 ribu industri. Kerjasama ini penting agar lulusan SMA dan SMK lebih mudah terserap di industri.

Kepala daerah harus serap tenaga lokal

BHS  meminta pemerintah daerah segera mengeluarkan perda atau perbup terkait tenaga kerja lokal.

Industri di Sidoarjo wajib menyerap 70 persen tenaga kerja dari warga lokal untuk menekan pengangguran.

BACA JUGA  Tempat Oplos Gas Elpiji Meledak Hancurkan Rumah

“Kita berharap serapan tenaga kerja lulusan SMK maupun SMA lebih banyak lagi sehingga target 100 ribu pemuda Sidoarjo terserap di industri terealisasi,” kata BHS.

Bambang juga menyoroti kondisi pasar tradisional di Sidoarjo yang dinilainya tidak layak.

Selain tidak layak, retribusi pasar tradisional di Sidoarjo juga dinilai mahal dibandingkan layanan yang diberikan.

“Retribusi yang tinggi harus diimbangi dengan perbaikan infrastruktur pasar agar ekonomi rakyat tetap hidup,” tegas BHS.

Sektor pertanian dan perikanan Sidoarjo juga menjadi perhatian BHS. Menurutnya ada 50 ribu petani yang butuh peningkatan kesejahteraan.

“Sidoarjo harus berswasembada khususnya di sektor perikanan,” pungkasnya. (OTW/S-01)

BACA JUGA  Yudha Wahyu Korban Penipuan Kerja di Kamboja Akhirnya Pulang

Siswantini Suryandari

Related Posts

Soal Subsidi Klub dan Insentif Asosiasi Futsal Provinsi, PSSI bakal Audit Aliran Dana Non-APBN FFI

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Federasi Futsal Indonesia (FFI), termasuk rencana audit dana non-APBN. Hal itu untuk menelusuri persoalan tunggakan subsidi…

Turnamen Mini Soccer Cendrawasih Karsa Media Cup 2026, Perkuat Tradisi Kompetisi Antarmedia

PSSI Pers kembali menggelar turnamen mini soccer antarmedia bertajuk Cendrawasih Karsa Media Cup 2026 yang diikuti 16 tim dari berbagai media nasional. Memasuki edisi kelima, turnamen ini menjadi salah satu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Samurai Biru Tebas Brasil 3-2 dalam Laga Uji coba

  • November 15, 2026
Samurai Biru Tebas Brasil 3-2 dalam Laga Uji coba

Ukraina Mengaku Tengah Berunding dengan Rusia Soal Pertukaran Tawanan

  • November 14, 2026
Ukraina Mengaku Tengah Berunding dengan Rusia Soal Pertukaran Tawanan

Pochettino Resmi Jadi Arsitek Baru MU

  • November 14, 2026
Pochettino Resmi Jadi Arsitek Baru MU

Raih Kemenangan Kedua, Garuda Muda Jaga Asa ke Piala Asia

  • November 14, 2026
Raih Kemenangan Kedua, Garuda Muda Jaga Asa ke Piala Asia

Pertamina Ajak Masyarakat Jaga Hak atas Energi Bersubsidi

  • November 14, 2026
Pertamina Ajak Masyarakat Jaga Hak atas Energi Bersubsidi

Soal Subsidi Klub dan Insentif Asosiasi Futsal Provinsi, PSSI bakal Audit Aliran Dana Non-APBN FFI

  • November 14, 2026
Soal Subsidi Klub dan Insentif Asosiasi Futsal Provinsi, PSSI bakal Audit Aliran Dana Non-APBN FFI