Kepala Daerah Hasil Pilkada Harus Dukung Program Pemerintah

KEPALA daerah di Jawa Timur yang menang dalam perhelatan Pilkada 2024 diminta menyelaraskan program dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Anggota DPR RI Komisi VII Bambang Haryo Soekartono saat berada di Sidoarjo, Jumat sore (29/11).

Anggota Dewan Pakar DPP Gerindra dan Ketua Dewan Penasihat DPD Gerindra Jawa Timur itu menyampaikan pendapatnya menyikapi hasil Pilkada serta menyoroti berbagai sektor prioritas.

Bambang Haryo akrab disapa BHS ini menekankan pentingnya layanan kesehatan berbasis data di puskesmas setiap wilayah.

Menurutnya, puskesmas harus diberdayakan menjadi pusat informasi kesehatan masyarakat di wilayah tersebut.

“Puskesmas harus menjadi pusat data kesehatan, bukan beralih fungsi menjadi rumah sakit,” kata BHS.

BACA JUGA  Masyarakat Boleh Tanya Langsung di Debat Pilkada DKI Jakarta

BHS juga mendorong SMA Negeri di Sidoarjo diperbanyak, karena belum semua wilayah kecamatan memiliki.

Menurutnya sekolah negeri menjadi tolak ukur pendidikan, terutama di wilayah yang belum memiliki sekolah negeri.

Dia juga berharap untuk sekolah swasta terutama SMK untuk berintegrasi atau kerjasama dengan perusahaan agar lulusan siap masuk dunia kerja.

Sebab jumlah industri menengah dan besar di Sidoarjo jumlahnya mencapai 15 ribu industri. Kerjasama ini penting agar lulusan SMA dan SMK lebih mudah terserap di industri.

Kepala daerah harus serap tenaga lokal

BHS  meminta pemerintah daerah segera mengeluarkan perda atau perbup terkait tenaga kerja lokal.

Industri di Sidoarjo wajib menyerap 70 persen tenaga kerja dari warga lokal untuk menekan pengangguran.

BACA JUGA  KPU Kota Banjarbaru Batalkan Pencalonan Paslon Aditya-Said

“Kita berharap serapan tenaga kerja lulusan SMK maupun SMA lebih banyak lagi sehingga target 100 ribu pemuda Sidoarjo terserap di industri terealisasi,” kata BHS.

Bambang juga menyoroti kondisi pasar tradisional di Sidoarjo yang dinilainya tidak layak.

Selain tidak layak, retribusi pasar tradisional di Sidoarjo juga dinilai mahal dibandingkan layanan yang diberikan.

“Retribusi yang tinggi harus diimbangi dengan perbaikan infrastruktur pasar agar ekonomi rakyat tetap hidup,” tegas BHS.

Sektor pertanian dan perikanan Sidoarjo juga menjadi perhatian BHS. Menurutnya ada 50 ribu petani yang butuh peningkatan kesejahteraan.

“Sidoarjo harus berswasembada khususnya di sektor perikanan,” pungkasnya. (OTW/S-01)

BACA JUGA  Transportasi Publik Harus Masuk Debat Pilkada di Jawa Tengah

Siswantini Suryandari

Related Posts

Pertamina Tambah Layanan Menghadapi Liburan Nataru

LIBURAN Nataru (Natal dan Tahun Baru) sebentar lagi, PT Pertamina Patra Niaga Jawa Bagian Tengah (JBT) siapkan tambahan layanan jika terjadi lonjakan konsumsi BBM. Layanan tambahan ini disiapkan di 242…

KPU Kota Bandung Gelar Rekapitulasi Suara Pilkada Bandung

KPU Kota Bandung mulai menggelar rekapitulasi perolehan suara seluruh kecamatan Kota Bandung, mulai hari ini Rabu (4/12) hingga Jumat (6/12). “Saya ucapkan terima kasih kepada Bawaslu sebagai mitra kerja Pilkada,…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Masih Ada 0,68 Persen NIK yang belum Dipadankan

  • December 4, 2024
Masih Ada 0,68 Persen NIK yang belum Dipadankan

Datangi Ponpes Ora Aji, Sonhaji Maafkan Gus Miftah

  • December 4, 2024
Datangi Ponpes Ora Aji, Sonhaji Maafkan Gus Miftah

Menangi Sengketa Pemilu, Eep Minta Keadilan Mahkamah Partai

  • December 4, 2024
Menangi Sengketa Pemilu, Eep Minta Keadilan Mahkamah Partai

Pertamina Tambah Layanan Menghadapi Liburan Nataru

  • December 4, 2024
Pertamina Tambah Layanan Menghadapi Liburan Nataru

KPU Kota Bandung Gelar Rekapitulasi Suara Pilkada Bandung

  • December 4, 2024
KPU Kota Bandung Gelar Rekapitulasi Suara Pilkada Bandung

Wakil Bupati Sleman Minta Kendalikan Harga Saat Nataru

  • December 4, 2024
Wakil Bupati Sleman Minta Kendalikan Harga Saat Nataru