PEMERINTAHAN baru Republik Indonesia yang dipimpin Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, harus siap menghadapi ancaman geopolitik yang kian intens di kawasan Indo-Pasifik. Ancaman tersebut bukan hanya ancaman militer, tetapi juga melibatkan perebutan pengaruh politik dan ekonomi, yang menuntut perhatian lebih dari kabinet baru Indonesia.
Indonesia harus segera bersiap menghadapinya, terutama terkait dengan kedaulatan wilayan dan ketahanan nasional. Filosofi seribu kawan masih sedikit, satu musuh terlalu banyak masih tetap relevan, tetapi harus diiringi dengan kehati-hatian dalam menentukan langkah ke depan.
Pasalnya kawasan ini mencakup pula Laut Natuna Utara hingga perbatasan dengan Australia yang telah menjadi kawasan wilayah strategis yang diperebutkan oleh kekuatan-kekuatan global terutama karena kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah serta letaknya yang strategis
Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan hubungan persahabatan dengan negara-negara tetangga, tetapi juga harus waspada terhadap perebutan pengaruh yang terjadi secara perlahan namun nyata.
Karena itu pemerintah baru harus mampu memanfaatkan situasi global yang tidak menentu ini untuk memperkuat posisi Indonesia, karena pada akhirnya yang akan terdampak adalah masyarakat Indonesia sendiri.
Perebutan pengaruh
Transformasi geopolitik ini mungkin tidak terlihat jelas, tetapi perebutan pengaruh dan kekuatan adalah hal yang harus kita waspadai. Ini bukan hanya soal menjaga batas wilayah, tetapi juga mempertahankan sumber daya alam kita dari eksploitasi oleh pihak-pihak luar.
Apalagi Indonesia memiliki tantangan besar dalam menjaga wilayahnya yang luas. Sistem pertahanan Indonesia, seharusnya berlandaskan kepada pemahaman bahwa Indonesia adalah negara archipelago. Dengan belasan negara yang berbatasan langsung, Indonesia juga harus memastikan bahwa kekuatan alutsista dan jumlah pasukan cukup memadai untuk menjaga kedaulatan.
Jika dihitung dengan luas wilayah, jumlah pasukan kita masih kurang.
Di tingkat domestik sangat pentingnya mengembalikan kepercayaan rakyat sebagai pondasi dari ketahanan nasional.
Ada beberapa tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia selama dekade terakhir, seperti pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi, yang berimbas pada kesejahteraan rakyat, termasuk akses pekerjaan dan pendidikan.
Ketahanan itu bermata dua, yaitu kesejahteraan dan keamanan. Rakyat perlu lebih diperhatikan karena mereka adalah tumpuan dari ketahanan negara
Itu sebabnya keberhasilan kabinet baru dalam menghadapi tantangan ini sangat bergantung pada kekompakan, visi kebangsaan yang kuat, serta upaya nyata untuk menegakkan hukum dan mewujudkan konstitusi sebagai landasan dasar ketahanan nasional. Indikator keberhasilan suatu pemerintahan adalah sejauh mana pemerintah mampu mewujudkan konstitusi itu dan berpegang pada konstitusi itu dengan baik dan konsisten.
Di dalam konstitusi itu tugas pemerintahan negara sangat sederhana, yaitu yang pertama adalah bagaimana pemerintah negara itu mampu melindungi segenap warga negaranya. Tidak terdapat jurang antara kaya dan miskin, tetapi seluruh rakyat Indonesia yang sejahtera. Yang kedua memajukan kesejahteraan umum, yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari tiga ini nanti akhirnya bangsa ini dapat bersaing secara global, bisa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah di tengah pergaulan antarbangsa. (AGT/N-01)
(Prof. Dr. Armaidy Armawi, M.Si.)
Pakar Ketahanan Nasional UGM
