AHY Minta Pejabat Kementerian ATR/BPN Bangun Semangat Integritas

MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melantik 67 pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama serta Pejabat Administrator dan Fungsional.

Pelantikan sekaligus Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Struktural dan Fungsional ini berlangsung di Aula Prona, Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (14/10/2024).

“Irjen di Kementerian ATR/BPN, sebuah posisi yang mengharuskan untuk terus memonitor sekaligus membangun semangat integritas yang baik. Salah satu tantangan terbesar bagi Kementerian ATR/BPN adalah bagaimana bukan hanya membangun narasi, ekosistem Zona Integritas, tetapi transparansi, akuntabilitas, itu menjadi fondasi utama dan itulah yang menjadi harapan masyarakat kita,” ujar AHY.

BACA JUGA  Perkuat RTHB, Menko IPK Tanam Pohon di Ruas Tol Prambanan Purwomartani

Menurutnya, zona integritas sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi bukan hanya menjadi slogan, tetapi harus benar dijalankan, sehingga masyarakat bisa merasakan dampaknya.

“Produk-produk yang kita hasilkan termasuk sertipikasi tanah, tata ruang, dan lain sebagainya itu harus benar-benar menghadirkan dampak positif bagi ekonomi masyarakat juga kehidupan sosial masyarakat,” tegasnya.

Hadirkan solusi

Kepada Dirjen Penataan Agraria, ia berharap dapat menghadirkan solusi atas kendala dalam menjalankan dua aspek Reforma Agraria, yakni Penataan Aset dan Penataan Akses.

“Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan masyarakat kita semakin mendapatkan manfaat dan negara kita semakin mendapat benefit juga dari Reforma Agraria yang utamanya adalah Penataan Aset dan Akses yang juga semakin kredibel,” ungkap Menteri AHY.

BACA JUGA  AHY Kembali Ungkap Mafia Tanah di Jawa Barat

Selain itu, kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi yang baru saja dilantik, Menteri AHY menyampaikan agar menuntaskan pengelolaan administrasi pertanahan di wilayah provinsi, kabupaten, dan kota.

“Kita jalankan kebijakan yang selama ini sudah ditetapkan, termasuk meningkatkan nilai ekonomi dari hasil pendaftaran tanah sekaligus juga upaya memberikan investasi,” tambahnya. (RO/Agt/N-01)

Dimitry Ramadan

Related Posts

Muzani Tegaskan UUD 1945 tak Bisa Diubah Secara Gegabah

KETUA MPR RI Ahmad Muzani, menegaskan MPR tidak akan gegabah dalam melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Namun mereka akan mendengarkan berbagai aspirasi, pandangan, pemikiran, ide, dan gagasan dari berbagai elemen…

Kemenimipas Menonaktifkan Lima Pejabat Lapas Cibinong untuk Diperiksa

UNTUK menindaklanjuti temuan Ombudsman perihal  adanya ruang tahanan yang mirip apartemen di Lapas Cibinong, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) akan melakukan investigasi. Untuk itu mereka menonaktifkan lima pejabat struktural Lapas…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Polresta Sleman Selidiki Kasus Pembuangan Bayi

  • September 27, 2026
Polresta Sleman Selidiki Kasus Pembuangan Bayi

Muzani Tegaskan UUD 1945 tak Bisa Diubah Secara Gegabah

  • September 27, 2026
Muzani Tegaskan UUD 1945 tak Bisa Diubah Secara Gegabah

Sleman Siap Gelar Musyawarah Kalurahan Pergantian Lurah Antarwaktu

  • September 27, 2026
Sleman Siap Gelar Musyawarah Kalurahan Pergantian Lurah Antarwaktu

Lulusan UPN Yogyakarta Diminta tidak hanya Fokus Kejar Karier

  • September 27, 2026
Lulusan UPN Yogyakarta Diminta tidak hanya Fokus Kejar Karier

Warisan tak Ternilai dan Kekal dari Prof Widagdo

  • September 27, 2026
Warisan tak Ternilai dan Kekal dari Prof Widagdo

Hadir di Bandung, MAPrivilege Tawarkan Beragam Benefit

  • September 27, 2026
Hadir di Bandung, MAPrivilege Tawarkan Beragam Benefit