WAKIL Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menegaskan perlunya kerjasama antarnegara dalam menghadapi ancaman kabut asap lintas negara (transboundary haze), terutama di tengah fenomena El Nino.
Hal itu dikatakan Wamen Rohmat seusai menghadiri Dies Natalis ke-63 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Jumat.
“Jadi terkait dengan transboundary haze yang itu sudah lintas antarnegara. Presiden (Prabowo Subianto) sudah melakukan komunikasi dengan pimpinan negara sahabat terutama Singapura dan Malaysia untuk memperkuat kerja sama terkait penanganan karhutla,” kata Rohmat.
Menurut dia kondisi iklim saat ini menjadi tantangan serius bagi upaya pengendalian karhutla. Menurut dia, kondisi ini mirip dengan kondisi pada 2015 lalu, ketika karhutla melalap 2,6 juta hektare.
Hasil kolaborasi
Ia menjelaskan, pemerintah menilai kolaborasi berbagai pihak untuk mengatasi karhutla kali ini telah cukup membantu menekan luasan lahan yang mengalami kebakaran.
“Tapi alhamdulillah berkat kolaborasi dari para pihak, di tahun 2025 kemarin itu kita bisa tekan luas kebakaran hutan sekitar 350.000 hektar,” ujarnya.
Tentang ancaman kebakaran hutan dan lahan itu sendiri, Wakil Menteri Kehutanan mengemukakan, sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia.
Sejumlah negara lain, ujarnya juga mengalami kebakaran hutan dengan luasan yang cukup besar.
Rapat FAO
Wamenhut kemudian mengatakan dalam rapat Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), Indonesia mendapat kesempatan menyampaikan upaya penanganan karhutla bersama negara-negara pemilik hutan tropis, seperti Congo, Brasil, dan Bolivia.
Untuk memperkuat pengendalian kebakaran, pemerintah juga berencana membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional.
Menurut Rohmat, salah satu tantangan utama penanganan karhutla di Indonesia adalah kebakaran di lahan gambut.
Lahan Gambut
Lebih lanjut Rohmat Marzuki menjelaskan lahan gambut yang mengering sangat mudah terbakar dan dapat menghasilkan asap dalam jumlah besar. Asap tersebut kemudian bisa terbawa angin hingga mencapai wilayah negara lain.
“Nah, untuk penguatan bahwa Presiden telah membentuk, memutuskan untuk akan membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Karena yang menjadi tantangan kita adalah penanganan karhutla di lahan gambut,” katanya.
Karakteristik gambut yang mengering, jelasnya membuatnya menjadi bahan bakar yang sangat mudah terbakar. Kondisi tersebut juga menyebabkan kebakaran gambut berpotensi menghasilkan asap pekat yang sulit dikendalikan.
“Karena di situ kalau sudah kering dia menjadi bahan bakar yang sangat hebat, kemudian produksi asapnya ini yang luar biasa ketika terbawa angin maka kemudian dia akan bisa menuju ke negara-negara sahabat,” ujar Rohmat.
Hutan sebagai ruang hidup
Pemerintah berharap penguatan kelembagaan dan kerja sama internasional dapat mendukung penanganan karhutla secara lebih efektif, terutama dalam menghadapi ancaman El Nino dan mengurangi dampak kabut asap lintas negara.
Sementara di depan Dies Natalis ke-63 Fakultas Kehutanan UGM, Wakil Menteri Kehutanan RI, Rohmat Marzuki mengajak seluruh pihak untuk memandang hutan secara lebih luas, tidak semata sebagai kawasan penghasil kayu, tetapi sebagai ruang hidup yang memiliki fungsi ekologis, ekonomi, sosial, budaya, serta kelembagaan.
“Saya ingin mengajak kita semua untuk kembali memaknai hutan sebagai kesatuan multidimensi. Hutan bukan sekadar sekumpulan pohon atau asosiasi pohon penghasil kayu, melainkan sebuah ruang hidup dan aset yang memiliki fungsi, pengaruh, serta tata kelola yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia dan lingkungan,” katanya.
Rohmat mengatakan perspektif tersebut penting karena kerusakan hutan membawa dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar hilangnya tutupan vegetasi.
Transformasi ekonomi kehutanan
Banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga karhutla dapat memengaruhi kesehatan, pertanian, perkebunan, pendidikan, serta kehidupan masyarakat secara keseluruhan.
Karena itu, Kementerian Kehutanan mendorong transformasi ekonomi kehutanan dengan mengoptimalkan biodiversitas dan jasa ekosistem.
Menurutnya, kayu tetap memiliki nilai penting, tetapi tidak seharusnya menjadi satu-satunya sumber nilai ekonomi dari hutan.
“Kayu harus diproduksi secara lestari dan tertelusur, lalu berdiri sejajar dengan hasil hutan bukan kayu, seperti bambu, biomassa energi, resin, minyak atsiri, pangan, agroforestri, dan karbon.”
“Dengan kata lain, kita harus beralih dari ekonomi satu komoditas menuju ekonomi bentang alam yang menghargai seluruh biodiversitas dan jasa ekosistem,” jelasnya.
Peran Civitas Akademika
Ia menilai perubahan paradigma tersebut perlu didukung oleh kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.
Ia secara khusus mendorong penguatan kerja sama dengan FKT UGM dalam pengembangan riset, inovasi, serta tata kelola kehutanan.
“Kami dari Kementerian Kehutanan sangat berharap kerja sama dan kolaborasi dari sivitas akademika Fakultas Kehutanan UGM dan perguruan tinggi kehutanan yang lain untuk bersama-sama mengoptimalkan pemanfaatan biodiversitas dan jasa ekosistem dari hutan Indonesia untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat,” tuturnya.
Kolaborasi tersebut sebelumnya telah diwujudkan dalam sejumlah kegiatan, di antaranya pembangunan hunian sementara bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor di Aceh Tamiang dan Aceh Utara, serta rehabilitasi kawasan terdampak longsor di Cisarua dengan memanfaatkan teknologi drone dan metode seedball. (AGT/M-01)
