KKI Cabut Izin Praktik Dokter PA Secara Permanen

KONSIL Kesehatan Indonesia (KKI) resmi mencabut surat izin praktik (SIP) secara permanen dokter residen Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesiologi Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Padjadjaran (Unpad), Priguna Anugerah (PA).

Keputusan tegas itu diambil KKI terhadap PA setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerkosaan terhadap pasien dan keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung pada Maret 2025.

Keputusan tersebut tercantum dalam Keputusan Ketua Konsil Kesehatan Indonesia Nomor KI.01.02/KKI/0932/2025.

“Melalui keputusan ini, KKI mencabut Surat Tanda Registrasi (STR) dan SIP milik PA, sebagai bentuk sanksi administratif tertinggi di dunia kedokteran Indonesia. Langkah ini diambil untuk melindungi masyarakat dan menjaga integritas profesi kedokteran,” tegas Ketua KKI, drg. Arianti Anaya.

BACA JUGA  Kejati Jabar Tunjuk 4 Jaksa untuk Tangani Kasus Dokter PA

Koordinasi dengan Dinkes

Dengan demikian, kata Arianti setelah SIP dicabut, yang bersangkutan tidak dapat lagi berpraktik sebagai dokter seumur hidup.

“Terkait pencabutan SIP pelaku, sebelumnya kami juga sudah melakukan koordinasi bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jabar untuk mencabut SIP atas nama dr. Priguna,” tutur Arianti.

Selain pencabutan STR dan SIP, lanjut Arianti, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga memerintahkan pembekuan sementara Program Pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif di RSUP Hasan Sadikin Bandung. Program itu merupakan hasil kerja sama dengan FK Unpad.

“Evaluasi yang dilakukan diharapkan mampu menghasilkan sistem pengawasan yang lebih ketat, transparan, dan responsif terhadap potensi pelanggaran hukum maupun etika oleh peserta program pendidikan dokter spesialis,” papar Arianti.

BACA JUGA  Bantu Cegah DBD, BMKG Luncurkan Produk Layanan DBDKlim di Bali

Evaluasi menyeluruh

Menurut Arianti, kebijakan penghentian sementara ini akan berlangsung selama satu bulan. Masa pembekuan digunakan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola serta pengawasan dalam pelaksanaan program PPDS.

“Penghentian ini juga bertujuan memberikan ruang untuk evaluasi menyeluruh terhadap sistem tata kelola dan pengawasan dalam pelaksanaan program PPDS di RSHS Bandung,” ujar Arianti. (Rava/N-01)

Dimitry Ramadan

Related Posts

Carrick Resmi Dipecat, Pochettino Calon Terdepan Duduki Kursi Panas MU

TEKA-teki soal masa depan Michael Carrick akhirnya jelas sudah. Manchester United resmi memecat dia sebagai manajer Setan Merah lantaran penampilannya yang tidak konsisten dan terpuruk di zona degradasi. “Manchester United…

Cegah TPPO, Imigrasi Juanda Perkuat Sinergi Lintas Instansi

KANTOR Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda memperkuat kolaborasi lintas instansi guna menekan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta menindak tegas pelanggaran keimigrasian yang melibatkan warga negara asing (WNA).…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Carrick Resmi Dipecat, Pochettino Calon Terdepan Duduki Kursi Panas MU

  • November 12, 2026
Carrick Resmi Dipecat, Pochettino Calon Terdepan Duduki Kursi Panas MU

Prabowo Punya Waktu 14 Hari untuk Ajukan Nama Dua Cawapres ke MPR

  • November 12, 2026
Prabowo Punya Waktu 14 Hari untuk Ajukan Nama Dua Cawapres ke MPR

Mahasiswa KKN UNY Sosialisasikan Gerakan Sadar Kesehatan Tulang

  • November 12, 2026
Mahasiswa KKN UNY Sosialisasikan Gerakan Sadar Kesehatan Tulang

Politeknik ATK Yogyakarta Perkuat Kontribusi bagi Industri Nasional

  • November 12, 2026
Politeknik ATK Yogyakarta Perkuat Kontribusi bagi Industri Nasional

Cegah TPPO, Imigrasi Juanda Perkuat Sinergi Lintas Instansi

  • November 12, 2026
Cegah TPPO, Imigrasi Juanda Perkuat Sinergi Lintas Instansi

SMK Negeri 1 Bantul Terima Bantuan Fasilitas Peredam Suara

  • November 12, 2026
SMK Negeri 1 Bantul Terima Bantuan Fasilitas Peredam Suara