SKK Migas dan Pemerintah Provinsi Riau sepakat untuk mendorong peningkatan produksi migas di provinsi Riau yang saat ini menyumbang 30% dari total produksi migas nasional.

Hal itu terungkap dalam pertemuan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto  dengan Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Riau di Provinsi Riau pada Rabu (3/7) di Batam.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan bahwa Provinsi Riau merupakan penghasil minyak mentah terbesar di Indonesia saat ini yakni 180.000 barel minyak per hari. Jumlah itu setara  30% dari lifting nasional.

Namun demikian, Kepala SKK Migas mengatakan perlunya sinergi  antara SKK Migas dan Pemprov Riau untuk meningkatkan produksi migas di Riau. Salah satunya  mengatasi berbagai isu di lapangan. “Kami juga terus berupaya agar total produksi di Provinsi Riau dapat meningkat guna mengejar target 1 juta BOPD,” kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto

Keberadaan industri hulu migas, lanjut Dwi Soetjipto  juga memberikan dampak positif kepada masyarakat. Hal itu tecermin melalui Dana Bagi Hasil Migas, Participating Interest 10%, dan program pengembangan masyarakat.

Kepala SKK Migas menambahkan bahwa total realisasi investasi hulu migas di Provinsi Riau selama tahun 2020 hingga 2023 mencapai Rp274 triliun. Khusus  rencana investasi di tahun 2024 tercatat  Rp 69 triliun. “Kami terus mendorong KKKS untuk menyerap tenaga kerja lokal serta memprioritaskan penyediaan barang dan jasa lokal,” tandas Dwi.

Dalam pertemuan tersebut, Dwi juga menyampaikan empat hal terkait dukungan operasional yang dibutuhkan dari Pemprov Riau. Pertama  adanya kendala infrastruktur di sekitar wilayah operasi yang memerlukan dukungan perbaikan oleh Pemprov Riau. Kedua, dukungan pemulihan situasi darurat di Wilayah Kerja (WK) CPP yang menyebabkan turunnya produksi sejak Februari 2024. Kettumpang tindih lahan di area kawasan hutan. Dan terakhir adalah  kendala pengadaan tanah skala besar.

Dukungan Provinsi Riau

Pj. Gubernur Provinsi Riau, SF Hariyanto, menegaskan komitmen dari Pemprov Riau guna  mendukung kelancaran operasi hulu migas di wilayahnya . Ia menyatakan langkah-langkah konkret akan segera diambil dengan melakukan koordinasi bersama pihak-pihak terkait untuk mengatasi berbagai isu yang disampaikan oleh SKK Migas.

“Hal ini penting, terlebih lagi Riau telah mengelola PI 10% melalui BUMD Riau Petroleum di WK Rokan, Siak, dan Kampar. Sehingga Pemprov berkepentingan agar operasi migas dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan yang berarti, sehingga target produksi dapat tercapai,” kata Hariyanto.

“Kami akan segera berkoordinasi membahas upaya-upaya penyelesaian masalah di lapangan, mengingat Provinsi Riau masih menjadi tulang punggung produksi minyak nasional,” tambah Hariyanto.

Untuk itu pihak Pemerintah Provinsi juga  akan bekerja sama dengan instansi terkait, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, untuk mencari solusi terbaik yang dapat diterapkan dengan cepat dan efektif.

Kebutuhan Bersinergi

Hariyanto  berharap sinergi antara SKK Migas dan Pemprov Riau dapat terus ditingkatkan. Peningkatan produksi migas di Provinsi Riau tidak hanya penting bagi sektor energi nasional tetapi juga signifikan bagi masyarakat setempat.

“Sinergi ini akan membuka peluang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kontribusi ekonomi yang berkelanjutan,” pungkas Hariyanto.  (RO/E-5)