PENGGUNAAN zakat untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) seperti usulan Ketua DPD RI Sulran B Najamuddin tidak tepat.
Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menanggapi soal usulan zakat untuk program MBG bisa lebih ruwet.
Dalam keterangan tertulis Lukman Hakim menyatakan penggunaan zakat akan berimplikasi pada kekaburan pola audit dan evaluasi.
“Bisa berujung pada ketidakjelasan pertanggungjawaban,” kata Lukman, Kamis (16/1).
Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam keterangannya mengatakan bahwa usulan Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin soal penggunaan dana zakat untuk program MBG tidak tepat.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyatakan bahwa zakat bisa digunakan untuk makanan bergozo yang diperuntukkan bagi anak-anak fakir miskin.
“Tetapi kalau untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada tentu tidak tepat kecuali kalau diambil dari dana infak dan sedekah,” kata Anwar Abbas, Kamis (16/1)
Sebelumnya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mengeluarkan pernyataan bisa saja penggunaan dana ZIS untuk program MBG.
Namun penggunaan zakat ini hanya diberikan untuk delapan golongan orang yang berhak ataa zakat atau mustahik, termasuk fakir miskin.
“Kalau memang sasarannya nanti kepada fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin,” kata Ketua Baznas Noor Achmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/1).
Zakat untuk makan bergizi gratis memalukan
Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto menilai usulan penggunaan dana zakat masyarakat untuk program BMG ini memalukan jika diterapkan.
“Sampai saat ini saya belum mendengar usulan itu ya. Semua itu keputusan ada di Presiden. Jadi, sabar ya,” ujar AM Putranto.
Sebelumnya Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan alokasi anggaran Rp71 miliar untuk program MBG hanya cukup sampai Juni 2025.
Untuk itu dibutuhkan tambahan anggaran. Menurutnya, Kepala BGN dan Menteri Pertanian berusaha mencari tambahan dana sebesar Rp140 triliun.
“Jika ditambah Rp 140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan mendapatkan makan, maka (total) Rp 210 triliun,” kata Zulhas saat ratas bidang pangan di Surabaya, 8 Januari lalu. (*/S-01)
