Satpol PP Pemkab Garut Berkomitmen Tertibkan Parkir Liar dan PKL

PEMERINTAH Kabupaten Garut melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut bersama unsur TNI, Polri, gencar melakukan penertiban parkir liar dan Pedagang Kaki Lima (PKL). Langkah tersebut dilakuan untuk memberi kenyamanan pada masyarakat, terutama pengguna jalan dan trotoar.

Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Nurdin Yana mengatakan, penertiban itu sesuai dengan maklumat kepatuhan masyarakat yang diterbitkan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Garut sebagai implementasi dari peraturan mentri dalam negeri (Permendagri) Nomor 41 Tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan PKL. Pemkab Garut melakukan penataan kawasan di Jalan Ahmad Yani.

“Kebijakan ini bukan untuk melarang PKL berdagang, melainkan untuk menegakkan peraturan dengan memberikan alternatif tempat bagi mereka yang tidak mengganggu lalu lintas maupun ketertiban umum. Pemkab Garut beserta Forkopimda Garut, tak sekadar menertibkan tapi menyiapkan beberapa opsi yang bisa digunakan para PKL,” katanya, Selasa (9/4).

BACA JUGA  Satpol PP, Satlimnas dan Damkar Sukses Jaga Kondisi Garut Kondusif

Nurdin menegaskan, kebijakan itu bukan keputusan individual atau Penjabat (Pj) Bupati Garut, melainkan hasil musyawarah Forkopimda.

“Semua demi keindahan dan kebersihan kota Garut bukan menghilangkan PKL mari kita ciptakan Garut yang tertib, bersih dan indah. Akan tetapi, warga yang berkunjung ke bazar ramadan parkir mobil, motor bisa dilakukan di Kodim 0611 Garut, Sumbersari, Gedung Bale Paminton, Gedung Lasminingrat dan Jalan Cikuray,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut, Margiyanto mengatakan, penertiban PKL merupakan bagian dari upaya penegakan Perda Nomor 18 Tahun 2017 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3) serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tujuannya memberikan keamanan, ketertiban dan kenyamanan kepada masyarakat khusus di wilayah perkotaan.

BACA JUGA  Gempa Garut Rusak 67 Rumah di 20 Kecamatan

“Kebijakan ini sebagai respon terhadap desakan masyarakat untuk peningkatan ketertiban, kenyamanan dan keselamatan berlalu lintas dan menekankan kebijakan tersebut telah melalui proses pembahasan panjang,” paparnya. (GG/L-2)

Dimitry Ramadan

Related Posts

Wakil Bupati Sleman Minta Kendalikan Harga Saat Nataru

WAKIL Bupati Sleman Danang Maharsa meminta  High Level Meeting untuk memantapkan kolaborasi dan sinergi dalam mengendalikan harga menyambut hari raya Natal dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Serta menjaga ketersediaan stok…

Kabupaten Lebak Darurat Banjir dan Longsor

RIBUAN rumah terendam banjir di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Selain banjir juga terjadi longsor dan pohon tumbang. Kondisi darurat banjir di Kabupaten Lebak. Banjir terjadi akibat debit air sejumlah sungai…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Masih Ada 0,68 Persen NIK yang belum Dipadankan

  • December 4, 2024
Masih Ada 0,68 Persen NIK yang belum Dipadankan

Datangi Ponpes Ora Aji, Sonhaji Maafkan Gus Miftah

  • December 4, 2024
Datangi Ponpes Ora Aji, Sonhaji Maafkan Gus Miftah

Menangi Sengketa Pemilu, Eep Minta Keadilan Mahkamah Partai

  • December 4, 2024
Menangi Sengketa Pemilu, Eep Minta Keadilan Mahkamah Partai

Pertamina Tambah Layanan Menghadapi Liburan Nataru

  • December 4, 2024
Pertamina Tambah Layanan Menghadapi Liburan Nataru

KPU Kota Bandung Gelar Rekapitulasi Suara Pilkada Bandung

  • December 4, 2024
KPU Kota Bandung Gelar Rekapitulasi Suara Pilkada Bandung

Wakil Bupati Sleman Minta Kendalikan Harga Saat Nataru

  • December 4, 2024
Wakil Bupati Sleman Minta Kendalikan Harga Saat Nataru