PROVINSI Jawa Tengah telah memiliki 30 desa antikorupsi yang dibina oleh pemprov dan KPK. Tahun ini kegiatan antikorupsi terus digiatkan sampai ke desa-desa. Berbagai kegiatan antikorupsi di Jawa Tengah akan terus digelorakan sampai tingkat desa.
“Tahun 2024 ini akan direplikasi pada 372 desa di 29 kabupaten/kota. Ini berkaitan dengan kegiatan antikorupsi,” kata Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana saat menghadiri pembukaan Roadshow Bus KPK dan Rakor Pemberantasan Korupsi di Semarang, Kamis (11/7).
Menurutnya pemberantasan korupsi perlu dilakukan oleh semua pihak. Termasuk para kepala daerah diminta menjadi contoh dalam membangun integritas dan mencegah terjadinya korupsi di lingkungan kerjanya.
Nana mengatakan sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan oleh Pemprov Jateng. Salah satunya deklarasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
“Pencegahan ini lebih baik daripada penindakan. Korupsi ini berdampak negatif bagi pembangunan dan merugikan negara. Maka perlu kita perangi dan kita lawan,” katanya.
Tentang optimalisasi pelayanan publik yang baik dan berintegritas, seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah juga sudah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Mayoritas pelayanan publik di Jawa Tengah juga sudah menggunakan teknologi informasi atau berbasis digital.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan KPK bersama tim saber pungli dan Menpan RB berupaya menutup setiap peluang terjadinya pungli. Sebab pelayanan publik yang baik dan berintegritas bagian dari mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan bangsa.
“Kalau kita punya pemimpin yang baik, berkomitmen, dan berintegritas, meskipun ada peluang untuk korupsi, ia tidak akan memanfaatkan itu. Maka penting sekali kita bisa memilih pimpinan yang baik,” katanya.
Untuk itu, Alex mengingatkan kepada seluruh masyarakat pada Pilkada Serentak 2024 nanti untuk memilih pimpinan-pimpinan atau kepala daerah yang berintegritas. (Htm/S-01.
