MENJELANG Menjelang bulan suci Ramadan, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung kembali menggelar kegiatan penjangkauan gabungan terhadap Penyandang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
Kepala Dinsos Kota Bandung, Yorisa Sativa menyebut kegiatan itu merupakan bagian dari beautifikasi untuk mengantisipasi meningkatnya PPKS di jalanan menjelang bulan Ramadan.
“Alhamdulillah ini adalah bagian dari kegiatan justifikasi sesuai arahan pimpinan. Hari ini kita melakukan kegiatan penjangkauan gabungan. Ini yang kedua kalinya, dan sesi ini menghadapi Ramadan,” ucapnya.
Menurut Yorisa, penjangkauan dilakukan dalam dua regu. Regu pertama mulai bergerak pukul 02.30 WIB dari kawasan Simpang Lima Bandung, menyusuri sejumlah ruas jalan dan berkumpul di Masjid Raya Bandung. Sedangkan regu kedua memulai kegiatan dari Jalan Suniaraja dan berkumpul di Pendopo Kota Bandung atau Masjid Raya Bandung.
Lintas OPD
“Dari sesi pertama, sekitar 50 orang terjaring dalam dua tim dan langsung menjalani proses asesmen oleh tim gabungan dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD),” terangnya.
PPKS ini lanjut Yorisa kemudian dikumpulkan untuk dibawa ke kantor tim asesmen guna penanganan lebih lanjut. Adapun tim gabungan melibatkan Dinsos, DP3A, KPAD, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, DPMKP, DPKP, DLH, DSDABM, serta Satpol PP Kota Bandung.
Data Dinsos Kota Bandung menunjukkan hasil rekapitulasi penjangkauan mencatat total 79 PPKS yang terdata. Dari jumlah tersebut, terdiri atas 53 gelandangan, 17 pemulung, 4 lansia, 2 penyandang disabilitas mental dan 3 anak terlantar.
Dari luar Bandung
“Dari sisi usia, 1 orang balita, 2 anak, 52 dewasa, dan 24 lansia. Sementara berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 68 orang laki-laki dan 11 perempuan,” paparnya.
Sebagian besar yang terjaring lanjut Yorisa, berasal dari luar Kota Bandung, dengan persentase sekitar 75 persen. Hingga Minggu pagi, sebanyak 77 orang telah difasilitasi untuk dikembalikan ke daerah asal.
Rencana tindak lanjut yang dilakukan antara lain pemeriksaan biometrik bagi PPKS yang tidak memiliki identitas oleh Disdukcapil, pemulangan warga luar Kota Bandung melalui koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Sentra Wyata Guna dan Dinas Perhubungan Kota Bandung, serta layanan rehabilitasi sosial lanjutan dan pemberdayaan sosial bagi warga Kota Bandung, baik di dalam maupun di luar panti.
“Kami juga memastikan bahwa kegiatan penjangkauan akan terus dilakukan secara rutin. Jangan sampai memberi ruang untuk adanya PPKS dan sudah tidak ada lagi kotoran manusia yang ditemukan,” imbuhnya (zahra/N-01)
