PERTAHANAN negara tidak hanya bertumpu pada aspek militer. Ancaman non-militer yang bersifat multidimensi termasuk bencana alam kian menjadi perhatian serius Dewan Pertahanan Nasional (DPN).
Hal tersebut mengemuka dalam Audiensi Tim Sosialisasi DPN bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kamis (27/11). Tim dipimpin Deputi Geostrategi Mayjen TNI Ari Yuliyanto dan diterima Sekda Jateng Sumarno, mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen.
Mayjen Ari menjelaskan bahwa ancaman non-militer kini semakin variatif, mulai dari penyalahgunaan teknologi informasi, narkoba, perdagangan manusia, hingga bencana alam.
“Potensi ancaman di Jawa Tengah lebih banyak ke ketahanan nir-militer. Bencana alam sangat menonjol di Jawa Tengah,” ujar Ari.
Menurutnya, ancaman non-militer dapat mengganggu kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa meskipun tidak melibatkan senjata.
DPN akan menggencarkan sosialisasi kebijakan umum ketahanan negara di berbagai daerah, termasuk Jawa Tengah, dengan melibatkan TNI, Polri, dan pemerintah daerah.
Sekda Jateng Sumarno mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa Jawa Tengah, yang menjadi penyangga pangan nasional sekaligus kawasan industri, membutuhkan sinergi lintas sektor untuk memperkuat ketahanan daerah.
Ia menyoroti kerusakan lingkungan terutama di kawasan pegunungan yang berdampak pada ketersediaan air.
“Kondisi lingkungan di Taman Nasional Gunung Merapi sangat parah akibat galian pasir ilegal. Padahal hutan adalah penyedia air bagi tanaman pangan,” ujarnya.
Sumarno berharap sosialisasi DPN dapat mendorong Jawa Tengah menjaga situasi tetap kondusif. “Lebih baik energi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(Htm/S-01)
