OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) memperkuat program pengembangan ekonomi daerah melalui sektor kelautan dan perikanan, khususnya komoditas rajungan di Kabupaten Demak dan Jepara.
Penandatanganan kerja sama antara pelaku usaha, Industri Jasa Keuangan (IJK), dan offtaker digelar di Kantor OJK Jawa Tengah, Kamis (11/9). Acara berlangsung secara hybrid dengan dihadiri Bupati Demak Eistianah, Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar, pimpinan IJK, nelayan, serta pelaku usaha perikanan.
Kepala OJK Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, menyebut pengembangan ekonomi daerah memerlukan ekosistem usaha yang terintegrasi. “Kerja sama ini diharapkan mendorong pertumbuhan sektor prioritas, termasuk perikanan rajungan, sehingga memberi kontribusi nyata pada perekonomian Jawa Tengah,” ujarnya.
Program pengembangan ekonomi berbasis komoditas ini telah dimulai sejak 2024 dengan ekosistem padi dan jagung di Grobogan, kemudian diperluas ke Cilacap dan Karanganyar pada 2025. Kini, fokus diarahkan ke sektor kelautan dan perikanan.
Bupati Demak, Eistianah, menegaskan potensi rajungan di Desa Betahwalang, Bonang, sudah menjadi penggerak ekonomi masyarakat. “Kerja sama ini memberi kepastian pasar bagi hasil tangkapan rajungan, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta membuka peluang investasi,” katanya.
Pengembangan rajungan berkelanjutan
Wakil Bupati Jepara, Muhammad Ibnu Hajar, menambahkan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya rajungan. “Kita perlu membangun ekosistem rajungan yang produktif, sehat, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Selain kerja sama pengembangan rajungan, OJK juga meluncurkan tindak lanjut Program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) melalui penunjukan Campaign Manager dan Campaign Collaborator. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat literasi keuangan masyarakat Jawa Tengah secara lebih masif dan merata.
OJK berkomitmen melanjutkan sinergi dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta pemangku kepentingan lain dalam mendorong kemandirian ekonomi desa, peningkatan literasi, dan percepatan inklusi keuangan nasional. (Htm/S-01)
