DUGAAN penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama sejumlah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi perhatian publik.
Pasalnya, persoalan itu tidak hanya berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai relasi kekuasaan, profesionalitas institusi keamanan, serta mekanisme pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Sejatinya persoalan tersebut mesti dilihat lebih dalam ketimbang sekadar dugaan penyadapan terhadap Presiden.
Sebab, kasus ini erat kaitannya dengan bagaimana relasi kekuasaan di dalam institusi negara bekerja, khususnya ketika dugaan penyalahgunaan kewenangan melibatkan aktor-aktor yang berada di lingkaran kekuasaan.
“Dalam sistem demokrasi, aparat negara seharusnya loyal kepada konstitusi dan hukum, bukan kepada individu, kelompok, ataupun faksi politik tertentu,” jelas Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM, Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, S.I.P., M.A.
Jangan cepat ambil kesimpulan
Tak hanya itu, tambahnya, apabila dugaan tersebut terbukti melibatkan pejabat tinggi Polri, persoalan ini menunjukkan adanya masalah serius dalam tata kelola kekuasaan.
Pasalnya, institusi kepolisian mesti memiliki mandat untuk menjaga keamanan dan ketertiban, alih-alih menjadi instrumen bagi kepentingan politik tertentu.
Kendati demikian, ia mengingatkan agar publik tak terburu-buru menyimpulkan bahwa kasus ini merupakan bagian dari pertarungan faksi politik di dalam pemerintahan.
Soal penggunaan istilah makar oleh Istana dalam merespons kasus tersebut, Alfath menilai pemerintah mesti membedakan bahasa politik dan bahasa hukum sebab keduanya tidak selalu memiliki pengertian yang sama.
Tidak ujug-ujug
Makar, dikatakan Alfath, bukanlah istilah yang bisa digunakan secara ujug-ujug tanpa memenuhi unsur-unsur pidana yang telah ditentukan.
“Tidak semua tindakan yang mengancam kewibawaan Presiden atau mengganggu stabilitas pemerintahan otomatis dapat dikategorikan sebagai makar.”
“Di sini saya kira pemerintah perlu berhati-hati. Jangan sampai bahasa politik yang sangat keras justru mendahului proses pembuktian hukum,” ungkapnya.
Dalam konteks tersebut, Alfath menekankan pentingnya prinsip rule of law, yakni penyelenggaraan kekuasaan negara yang harus berlandaskan hukum.
Proses pembuktian
Pemerintah, menurutnya, tetap dapat mengambil tindakan tegas terhadap dugaan pelanggaran hukum, tetapi harus disertai proses pembuktian yang transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Apabila ditemukan unsur makar, penanganannya ya harus melalui proses hukum. Begitu pula apabila yang terbukti merupakan tindak pidana penyadapan ilegal, penegakannya perlu merujuk pada ketentuan pidana yang relevan,” sambungnya.
Tak sampai di situ, Alfath pun memandang bahwa konflik di antara elite kekuasaan tidak selalu langsung menjadi ancaman bagi demokrasi.
Ia berpendapat bahwa persaingan kepentingan merupakan bagian dari dinamika politik, kendati persoalan tersebut bisa menjadi serius ketika konflik tersebut melibatkan institusi negara, terutama lembaga yang memiliki kewenangan koersif seperti kepolisian dan intelijen.
Elite fragmentation
Ia menjelaskan, fenomena tersebut bisa dibaca melalui konsep elite fragmentation, yakni kondisi ketika kelompok-kelompok dalam satu pemerintahan memiliki kepentingan dan orientasi politik yang berbeda.
Meski secara formal berada dalam satu struktur kekuasaan, kelompok-kelompok tersebut dapat memiliki jaringan, kepentingan, dan agenda masing-masing.
Perlu diketahui, apabila tidak dikelola melalui institusi yang kuat, fragmentasi elite berpotensi berkembang menjadi persoalan stabilitas pemerintahan.
“Kalau institusi negara mulai terseret ke dalam persaingan kepentingan elite, maka batas antara kepentingan publik dan kepentingan kelompok menjadi semakin kabur,” jelasnya.
Moment benahi institusi
Alfath pun berharap persoalan tersebut dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk membenahi institusi keamanan secara menyeluruh.
Adapun pembenahan tersebut tidak cukup dilakukan melalui pergantian pejabat atau penertiban internal, tapi juga perlu diarahkan pada pembangunan sistem pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel.
Baginya, demokrasi yang sehat membutuhkan institusi yang kuat, elite politik yang bertanggung jawab, serta kepercayaan masyarakat terhadap negara.
“Pemerintahan yang kuat bukan pemerintahan yang seluruh institusinya hanya mengikuti kehendak Presiden, melainkan pemerintahan yang institusinya bekerja secara profesional, saling mengawasi, dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban,” tutupnya. (AGT/N-01)
Oleh:
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM, Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, S.I.P., M.A.,
