MEMPERINGATI Hari Antikorupsi Sedunia pada 9 Desember, ratusan warga Sidoarjo melakukan aksi unjukrasa. Unjukrasa dilakukan di depan kantor kejaksaan negeri, pemkab dan DPRD Sidoarjo.
Warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Sidoarjo Anti Korupsi (ARSAK), memulai aksinya di depan kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Mereka melakukan orasi menyoroti berbagai persoalan di Kabupaten Sidoarjo.
Berbagai persoalan yang menjadi sorotan, mulai dari infrastruktur yang dinilai tak terurus, banjir yang berulang hingga ke jalan-jalan protokol. Selanjutnya kerusakan jalan, serta layanan dasar yang dianggap berjalan setengah hati.
Massa pengunjuk rasa juga menyinggung disharmoni antara bupati dan wakil bupati, yang dinilai menjadi salah satu penghambat dalam pembangunan. Menurut mereka, dinamika internal pemerintahan tidak seharusnya berdampak pada kebijakan publik.
“Aksi ini bagian dari refleksi Hari Anti Korupsi Sedunia. Kami menyoroti beberapa persoalan di Sidoarjo yang belum selesai, terutama terkait kepemimpinan dan dugaan korupsi. Temuan ini akan kami sampaikan ke Kantor Bupati,” kata koordinator aksi Sigit Imam Basuki, Selasa (9/12).
Massa juga menyoroti kerja sama Perumda Delta Tirta Sidoarjo dengan sebuah perusahaan investasi, hingga temuan mengenai reklasifikasi senilai 19 miliar rupiah yang disebut sebagai “utang meragukan”. Mereka menilai reklasifikasi itu tidak sesuai, karena dana milik rekanan seharusnya dibayarkan oleh Perumda Delta Tirta, dan bukan dimasukkan sebagai pendapatan lain-lain.
Reklasifikasi adalah tindakan akuntansi memindahkan saldo atau transaksi dari satu akun ke akun lain untuk memastikan laporan keuangan disajikan secara akurat dan mematuhi standar akuntansi yang berlaku,
Setelah berorasi di depan Kejari Sidoarjo, massa melanjutkan aksi di depan kantor Pemkab Sidoarjo dan DPRD Sidoarjo. Saat di depan kantor DPRD Sidoarjo, mereka ditemui sejumlah pimpinan DPRD Sidoarjo. (OTW/S-01)
