PRESIDEN COP30 Brasil, André Corrêa do Lago, menegaskan semangat optimisme Brasil dalam melanjutkan kepemimpinan global menghadapi krisis iklim.
Dalam pidato perdananya pada pembukaan Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30) di Belém, Senin (10/11), André menyebut pertemuan ini harus dikenang sebagai “COP of Truth”, konferensi yang berpijak pada ilmu pengetahuan dan menjunjung tinggi integritas dalam setiap keputusan.
Ia menegaskan, COP30 harus menjadi titik balik implementasi aksi adaptasi iklim yang terintegrasi dengan ekonomi hijau dan penciptaan lapangan kerja berkelanjutan.
“Sains, pendidikan, dan kebudayaan telah menunjukkan kepada kita bagaimana manusia membangun peradaban. Dalam menghadapi perubahan iklim, multilateralisme adalah jalannya,” ujar André.
Sementara itu, Sekretaris Eksekutif UNFCCC Simon Stiell mengingatkan kembali komitmen global yang disepakati satu dekade lalu di Paris untuk menurunkan emisi demi menyelamatkan masa depan bumi. Ia menilai, komitmen tersebut belum cukup tanpa langkah konkret yang memperkuat ketahanan iklim.
Stiell menggambarkan Sungai Amazon sebagai metafora ekosistem global yang saling bergantung.
“Seperti halnya Amazon yang hidup dari ribuan elemen pendukung, keberhasilan implementasi COP bergantung pada kolaborasi lintas sektor, lintas negara, dan komunitas,” jelasnya.
Call for Action di COP30 Brasil
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva meluncurkan Call for Action berisi tiga pilar utama:
Memperkuat komitmen global melalui formulasi dan implementasi Nationally Determined Contributions (NDC) yang lebih ambisius dengan dukungan Means of Implementation yang memadai.
Meningkatkan status politik isu perubahan iklim dengan membentuk Climate Council yang terhubung langsung dengan Majelis Umum PBB.
Menempatkan masyarakat sebagai pusat agenda iklim dunia, agar krisis iklim tidak menjerumuskan jutaan orang kembali ke dalam kemiskinan dan kelaparan.
Konferensi COP30 Brasil akan berlangsung hingga 21 November 2025 dan diharapkan menghasilkan kesepakatan yang memperkuat implementasi nyata Perjanjian Paris.
Partisipasi aktif delegasi Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menjadi bukti komitmen nasional dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis sains. Indonesia menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan sekadar agenda diplomasi, melainkan komitmen untuk menjaga bumi bagi generasi mendatang. (*/S-01)
