PERTAMINA Patra Niaga bersama Bank Indonesia menerapkan sistem pembayaran digital QRIS di pangkalan LPG 3 Kg. Program yang diawali di Kota Semarang itu mulai berjalan sejak Agustus.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Taufik Kurniawan, mengatakan penerapan QRIS menjadi bagian dari upaya transformasi digital Pertamina di sektor hilir energi.
“Kami memilih QRIS karena ekosistemnya sudah luas dan mendukung metode pembayaran yang bisa digunakan di seluruh wilayah, termasuk daerah dengan keterbatasan jaringan,” ujarnya, Rabu (8/10/2025).
Pertamina memastikan sistem pembayaran digital ini akan mempermudah transaksi dan mendukung pengawasan distribusi LPG bersubsidi agar tepat sasaran.
Tidak ada biaya
Bank Indonesia juga memberikan dukungan penuh dengan kebijakan MDR 0% untuk transaksi LPG 3 Kg, sehingga pangkalan tidak dikenai biaya administrasi.
“Melalui QRIS, transaksi di pangkalan dapat tercatat secara real time, membantu pengawasan dan memastikan masyarakat memperoleh LPG sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET),” ujar perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah.
Dalam tahap awal, terdapat lebih dari 3.300 pangkalan LPG di Semarang yang mengikuti uji coba QRIS dengan total rata-rata 87 ribu transaksi per hari.
Saat ini sekitar 15 persen pangkalan telah terintegrasi sistem digital tersebut dan jumlahnya akan terus diperluas.
Salah satu pangkalan yang mengikuti uji coba adalah Pangkalan LPG milik Budi Ningsih Kromoprawiro (69) di Pekunden Tengah, Semarang. Budi menjual LPG 3 Kg sesuai HET Rp18.000, dan menyambut positif sistem pembayaran digital.
“Saya senang pakai QRIS karena uang langsung masuk ke rekening, jadi nggak repot nyiapin kembalian. Tapi tetap melayani tunai juga, biar semua pelanggan nyaman,” ujarnya.
Efisiensi distribusi
Salah satu pelanggan, Meisya, juga mengaku terbantu.
“Lebih mudah, ndak perlu kembalian. Sekarang saya lebih sering pakai QRIS karena praktis,” katanya.
Pertamina menegaskan, implementasi QRIS dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan perbankan dan infrastruktur di lapangan.
Langkah ini diharapkan mendukung efisiensi distribusi energi serta menjadi bagian dari percepatan ekonomi non-tunai yang inklusif, transparan, dan ramah lingkungan. (Htm/N-01)
