EO Pesta Rakyat Pernikahan Putri Karlina Diperiksa

POLRES Garut tengah memeriksa penyelenggara acara atau event organizer (EO) pesta rakyat syukuran pernikahan Wakil Bupati Garut, Luthfianisa Putri Karlina, dengan Maula Akbar Mulyadi Putra , putra dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Acara yang digelar di Pendopo Garut dan Alun-alun Lapangan Oto Iskandar Dinata pada Jumat (18/7) itu menelan korban jiwa, dengan tiga orang dilaporkan meninggal dunia, salah satunya anggota kepolisian Polres Garut.

“Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap panitia penyelenggara dari pihak EO pesta rakyat. Acara ini sebelumnya memang telah berkoordinasi dengan kepolisian terkait alur masuk dan keluar pengunjung. Apakah kejadian ini akibat kelalaian atau karena antusiasme massa yang luar biasa, masih kami dalami,” ujar Kapolres Garut AKBP Yugi Bayu Hendarto.

BACA JUGA  Polda Jabar Ambil Alih Kasus Tewasnya 3 Orang di Pesta Rakyat

Ia menambahkan bahwa pengamanan acara telah melibatkan apel gabungan lintas instansi, termasuk TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Brimob. Sebanyak 400 personel dikerahkan untuk menjaga ketertiban di sekitar lokasi pesta rakyat.

Sementara itu, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara lanjutan pesta rakyat dibatalkan menyusul insiden tersebut.

“Bersama Forkopimda kami sepakat meniadakan kegiatan lanjutan. Antusiasme masyarakat sangat tinggi, menyebabkan kepadatan, desak-desakan, dan saling dorong. Dari kejadian ini, tercatat 26 orang pingsan dan 3 orang meninggal dunia,” ujarnya.

Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman untuk mengetahui penyebab pasti kericuhan dalam pesta rakyat yang semestinya berlangsung sebagai bentuk syukuran tersebut. (YY/S-01)

BACA JUGA  Rayakan Hut Bhayangkara, Polres Garut Gelar Berbagai Kegiatan

Siswantini Suryandari

Related Posts

Pemprov Jabar Sudah Terapkan WFH

WORK From Home (WFH) yang telah diterapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar), setiap Kamis telah berjalan efektif. Sebab kinerja aparatur sipil negara (ASN) tidak hanya dilihat dari kehadiran fisik…

Pakar UGM Desak Pemda Buka Ruang Dialog Soal Nasib PPPK

IMBAS dari aturan yang  menyebutkan batas belanja gaji pegawai maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ribuan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) terancam diberhentikan. Saat mengomentari…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Pemprov Jabar Sudah Terapkan WFH

  • March 30, 2026
Pemprov Jabar Sudah Terapkan WFH

Pakar UGM Desak Pemda Buka Ruang Dialog Soal Nasib PPPK

  • March 30, 2026
Pakar UGM Desak Pemda Buka Ruang Dialog Soal Nasib PPPK

Menkes Gandeng China Cegah Tuberkulosis

  • March 29, 2026
Menkes Gandeng China Cegah Tuberkulosis

Polda DIY Raih Peringkat I Nasional dalam Rekayasa Lalu Lintas

  • March 29, 2026
Polda DIY Raih Peringkat I Nasional dalam Rekayasa Lalu Lintas

Pertamina Jaga Pasokan BBM dan LPG Sampai Arus Balik

  • March 29, 2026
Pertamina Jaga Pasokan BBM dan LPG Sampai Arus Balik

Pemkot Bandung Ikut Pemerintah Pusat Soal Kebijakan WFH

  • March 29, 2026
Pemkot Bandung Ikut  Pemerintah Pusat Soal Kebijakan WFH