MASYARAKAT Transportasi Indonesia (MTI) menyoroti layanan penyebrangan lintas utama yang mengalami stagnasi dan keterbatasan fasilitas, berikut usia kapal yang sudah tua dan kurang memenuhi standar keamanan.
“Sejumlah lintas utama penyeberangan mengalami stagnasi dan keterbatasan fasilitas, bahkan usia kapal sudah tua, seperti di Merak – Bakauheni, Ketapang – Banyuwangi maupun Padang Bai – Lembar,” kata Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno, Senin (10/6) malam di Solo.
MTI, lanjut dia, menilai sejumlah infrastruktur transportasi yang terbangun sejauh ini belum merata, dan masih terjadi kesenjangan, antara wilayah timur dan barat. Nampak pemerintah masih mengalami sejumlah kendala untuk mengurangi kesenjangan tersebut.
Keberadaan Direktorat Keselamatan Transportasi Darat dan Direktorat Jenderal Transportasi Perkotaan di Kementerian Perhubungan harus bekerja lebih keras, guna mengurai tantangan dan kendala.
“Masih cukup besar tantangan dan kendala untuk menggapai Indonesia Emas 2045 di sektor transportasi. Kalau melihat Kajian Bappenas, konektivitas yang menghubungkan jaringan (backbone) antarpulau belum optimal,” sambungnya.
Sejauh ini muatan balik dari Kawasan Timur Indonesia masih rendah. Rata-rata muatan datang 100%, namun muatan balik kapal di Kawasan Timur sebesar 30%.
Rendahnya muatan atau load factor itu terjadi, karena masih terbatasnya kawasan ekonomi di Indonesia Timur dan juga belum terbentuk konsolidasi rute yang optimal, dan layanan perintis, baik itu Public Service Obligation (PSO) laut, penyeberangan, udara dan darat juga belum terintegrasi secara baik.
Hal itulah yang membuat ongkos pelayaran domestik selama ini menjadi lebih mahal dibanding pelayaran internasional.
“Pengiriman barang antar wilayah Indonesia mahal dan menghadapi berbagai kendala. Kinerja pelabuhan belum optimal dan penggunaan kapal kebanyakan berukuran kecil,” kata pengamat dari Universitas Katholik Soegijopranoto Semarang itu.
MTI juga mengkritisi sektor transportasi udara. Mereka menilai kondisi bandara utama dan feeder belum memenuhi standar, namun tarif penerbangan domestik yang semakin tinggi, terutama di Kawasan Timur.
Banyak wilayah menurut Djoko Setijowarno belum terakses layanan transportasi udara dengan baik. Saat ini lebih dari 50% bandara di Indonesia belum memenuhi standar teknis dan layanan.
“On time performance penerbangan domestik jauh dibawah negara lain di dunia. Pengaturan Tarif Batas Atas (TBA) dan Tarif Batas Bawah (TBB) tiket pesawat perlu ditinjau ulang. Cakupan layanan perintis udara masih terbatas dan hanya duopoli maskapai,” papar dia.
Banyak hal yang dikritisi MTI menyangkut sektor transportasi nasional. Bahkan disebutkan, biaya transportasi masih menjadi kontributor terbesar dalam biaya logistik nasional.
Sektor logistik
Hasil kajian Biaya Logistik SIRI pada 2022 menyebutkan biaya logistik mencapai 14,1% terhadap harga barang. Dari angka prosentase itu, 80% biaya logistik disumbang oleh sektor transportasi.
Transportasi darat ,termasuk kereta api berkontribusi tertinggi, yakni mencapai 50%. Ini mengindikasikan bahwa performa logistik Indonesia masih belum optimal.
MTI mencermati, kinerja logistik Indonesia masih di bawah negara ASEAN lainnnya. Kinerja infrastruktur transportasi multimoda masih terbatas. Kinerja pelabuhan utama di Indonesia masih perlu ditingkatkan.
Hasil kajian yang dilakukan Kementerian PUPR pada 2022 menunjukkan, waktu tempuh pada lintas utama pulau masih tinggi. Waktu tempuh pada lintas utama di Indonesia 2,1 jam per 100 km. Bandingkan dengan Vietnam 1,5 jam per 100 km, Thailand (1 jam per 100 km), China (0,9 jam per 100 km) dan Malaysia (0,7 jam per 100 km).
Pada bagian lain, kajian yang dilakukan Kementerian Perhubungan juga menyebutkan moda Kereta Api belum diminati untuk mendukung angkutan logistik. Pangsa KA logistik masih di bawah 1 persen. (WID/N-01)
