BPS vs Bank Dunia Dalam Mengukur Indeks Kemiskinan Indonesia

SAAT ini sedang ramai masalah indeks kemiskinan untuk mengukur tingkat kemiskinan Badan Pusat Statistik versi Bank Dunia berbeda jauh.

Tingkat kemiskinan Indonesia per September 2024 versi BPS sebesar 8,57% atau sekitar 24,06 juta.

Sedangkan Bank Dunia dalam laporan Macro Poverty Outlook awal April 2025 mencatat 60,3 persen penduduk Indonesia atau sekitar 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan global

Versi Bank Dunia, Indonesia negara termiskin kedua di bawah Zimbabwe.

Indeks kemiskinan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan suatu wilayah. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dan Bank Dunia memiliki pendekatan yang sedikit berbeda dalam mendefinisikan dan mengukur kemiskinan. Berikut penjelasan keduanya:

1. Versi BPS (Badan Pusat Statistik Indonesia)

BPS menggunakan pendekatan garis kemiskinan (poverty line), yang terdiri dari:

  • Garis Kemiskinan Makanan (GKM): nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan setara 2.100 kkal per kapita per hari.
  • Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM): kebutuhan dasar non-makanan seperti perumahan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan.
BACA JUGA  Neraca Perdagangan Jabar Surplus, Ekspor Capai US$3,14 Miliar

Seseorang dikategorikan miskin jika total pengeluarannya per bulan berada di bawah garis kemiskinan (GKM + GKNM).

BPS juga mengukur Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index):

  • Indeks Kedalaman Kemiskinan: menunjukkan seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.
  • Indeks Keparahan Kemiskinan: memperhitungkan ketimpangan di antara penduduk miskin itu sendiri.

Data kemiskinan BPS biasanya dihitung dua kali setahun (Maret dan September) berdasarkan survei ekonomi rumah tangga.

2. Versi Bank Dunia

Bank Dunia memakai pendekatan berbasis pendapatan per kapita dengan garis kemiskinan internasional:

  • US$ 2,15 per hari (PPP 2017): untuk mengukur kemiskinan ekstrem.
  • US$ 3,65 per hari: garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah bawah.
  • US$ 6,85 per hari: untuk negara berpendapatan menengah atas (seperti Indonesia saat ini).
BACA JUGA  Alami Inflasi 0,05%, Pemprov Jateng Terus Pantau Harga Pangan

Pendekatan Bank Dunia menggunakan Purchasing Power Parity (PPP) — yaitu penyesuaian nilai uang berdasarkan daya beli lokal.

Bank Dunia juga mengembangkan indikator seperti:

  • Multidimensional Poverty Index (MPI): mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, tidak hanya berdasarkan pendapatan/pengeluaran.
  • Shared Prosperity Indicator: mengukur pertumbuhan pendapatan 40% populasi terbawah. (*/S-01)
  • Tabel Perbandingan Indeks Kemiskinan: BPS vs Bank Dunia

    Aspek

    BPS (Badan Pusat Statistik Indonesia)

    Bank Dunia (World Bank)

    Dasar Pengukuran

    Pengeluaran per kapita per bulan

    Pendapatan per kapita per hari (PPP)

    Garis Kemiskinan

    Garis Kemiskinan Makanan (GKM) + Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM)

    – US$ 2,15/hari (kemiskinan ekstrem)

    – US$ 3,65/hari (negara menengah bawah)

    – US$ 6,85/hari (negara menengah atas)

    Penyesuaian Harga

    Harga lokal (berdasarkan konsumsi nasional)

    Purchasing Power Parity (PPP, 2017)

    Dimensi Tambahan

    – Indeks Kedalaman Kemiskinan

    – Indeks Keparahan Kemiskinan

    – Multidimensional Poverty Index (MPI)

    – Shared Prosperity Indicator

    Frekuensi Data

    Dua kali setahun (Maret & September) melalui survei ekonomi rumah tangga (SUSENAS)

    Tergantung publikasi dan pemantauan global, biasanya tahunan

    Tujuan Utama

    Mengukur kemiskinan absolut berdasarkan kebutuhan dasar di Indonesia

    Mengukur kemiskinan global dan melakukan perbandingan antarnegara

BACA JUGA  Pemprov Jateng Perkuat Sinergi, Laju Inflasi Aman Terkendali

Siswantini Suryandari

Related Posts

Jelang Puncak Mudik Lebaran, KAI Logistik Perkuat Kesiapan

UNTUK mengantisipasi meningkatnya kebutuhan distribusi barang dari masyarakat maupun pelaku usaha, menjelang periode puncak mudik yang diperkirakan terjadi pada pekan ketiga Ramadan, berbagai langkah penguatan operasional dilakukan KAI Logistik. Hal…

Terjaring OTT, Bupati Cilacap Syamsul Aulia Dibawa ke Jakarta

KOMISI Pemberantasan Korupsi kembali menangkap kepala daerah. Kali ini lembaga antirasuwah itu menangkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dalam operasi tangkap tangan (OTT). Bupati Syamsul terjaring OTT bersama Sekda Cilacap…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

459.570 Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek hingga H-8 Idulfitri

  • March 14, 2026
459.570 Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek  hingga H-8 Idulfitri

Alonso Disebut Semakin Dekat Menuju Anfield

  • March 14, 2026
Alonso Disebut Semakin Dekat Menuju Anfield

Pemprov Jabar Beri Kompensasi untuk Kusir Delman dan Tukang Becak

  • March 14, 2026
Pemprov Jabar Beri Kompensasi untuk Kusir Delman dan Tukang Becak

Jelang Puncak Mudik Lebaran, KAI Logistik Perkuat Kesiapan

  • March 14, 2026
Jelang Puncak Mudik Lebaran, KAI Logistik Perkuat Kesiapan

Sambut Lebaran, DNY Skincare Bagikan Bingkisan untuk Dhuafa dan Difabel

  • March 14, 2026
Sambut Lebaran, DNY Skincare Bagikan Bingkisan untuk Dhuafa dan Difabel

Terjaring OTT, Bupati Cilacap Syamsul Aulia Dibawa ke Jakarta

  • March 14, 2026
Terjaring OTT, Bupati Cilacap Syamsul Aulia Dibawa ke Jakarta