DPRD Jabar Anggarkan Rp 1 Triliun Untuk Makan Bergizi Gratis

DPRD Jawa Barat (Jabar) bersama Pemprov Jawa Barat telah menyepakati anggaran Rp1 triliun untuk program makan bergizi gratis.

DPRD Jabar dan Pemprov Jabar sebelumnya telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025.

Ada peningkatan anggaran APBD 2025 sebesar Rp31,4 triliun. Dan Rp1 triliun di antaranya untuk program makan siang gratis.

“Kami telah selesai menggelar Rapat Paripurna Persetujuan bersama Pj Gubernur Jabar. APBD Jabar 2025 besarannya Rp31,4 triliun, sebesar Rp1 triliun di antaranya disiapkan untuk program makan bergizi gratis,” kata Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara Senin (11/11).

Menurut Iswara, Pemprov Jabar yang diwakili Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berhasil meningkatkan pendapatan dari Rp29,9 triliun menjadi Rp30,9 triliun.

BACA JUGA  Kabupaten Sleman Resmi Memulai Program Makan Bergizi Gratis

Alokasi belanja juga naik dari Rp29,7 triliun menjadi Rp31,07 triliun, dengan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp693,3 miliar dan Pengeluaran Pembiayaan Rp616,18 miliar.

Volume APBD Jabar TA 2025 diperkirakan mencapai Rp31,4 triliun. Awalnya, nota gubernur mencatat Rp29,9 triliun, namun setelah pembahasan meningkat jadi Rp31,4 triliun.

“Dalam pembahasan ini, juga memperhitungkan berbagai aturan baru terkait pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Iswara.

“Kami sudah menyiapkan alokasi Rp1 triliun untuk program makan bergizi gratis di seluruh Jabar, dalam TA 2025. Anggaran ini terpisah dari APBD kabupaten/kota,” lanjutnya.

Untuk pendidikan dialokasikan sebesar 40,3 persen dari RAPBD 2025. Ini jauh di atas ketentuan minimal 20 persen yang diamanatkan Undang-undang.

BACA JUGA  Wakil Ketua DPRD Jabar Minta Pemerintah Evaluasi Program MBG

Dengan kewajiban 20 persen, dewan sudah mengalokasikan 40,3 persen yang tersebar di berbagai dinas dan OPD.

Di sektor kesehatan, ada alokasi sebesar 11,4 persen, melampaui target awal yang hanya 10 persen.

Iswara menjelaskan peningkatan APBD 2025 ini dipengaruhi oleh kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sumber.

Termasuk Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, Pajak Air, Deviden BUMD dan Dana Perimbangan seperti Dana Bagi Hasil (DBH). (Rava/S-01)

Siswantini Suryandari

Related Posts

Kades Baru Damarsi Janji Kawal Kasus TKD yang Diusut Kejari Sidoarjo

Kepala Desa Damarsi Kecamatan Buduran, Sidoarjo, yang terpilih, Miftahul Anwaruddin, menegaskan komitmennya untuk mengawal penuntasan kasus dugaan alih fungsi Tanah Kas Desa (TKD) Damarsi menjadi kawasan kos elite. Hal tersebut…

BULOG Tarik Seluruh MinyaKita Produksi PT KMR yang Diduga Berbau Solar

PERUM BULOG menarik seluruh produk MinyaKita produksi PT Kusuma Mukti Remaja (PT KMR) yang telah beredar di masyarakat setelah terindikasi berbau solar pada sejumlah produk. Langkah itu diambil sebagai bentuk…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Kades Baru Damarsi Janji Kawal Kasus TKD yang Diusut Kejari Sidoarjo

  • June 29, 2026
Kades Baru Damarsi Janji Kawal Kasus TKD yang Diusut Kejari Sidoarjo

BULOG Tarik Seluruh MinyaKita Produksi PT KMR yang Diduga Berbau Solar

  • June 29, 2026
BULOG Tarik Seluruh MinyaKita Produksi PT KMR yang Diduga Berbau Solar

Ribuan Warga Sidoarjo Gelar Aksi Damai, Desak Program MBG Dilanjutkan

  • June 29, 2026
Ribuan Warga Sidoarjo Gelar Aksi Damai, Desak Program MBG Dilanjutkan

Pelayanan Cepat dan Ramah, MPP Kota Bandung Jadi Andalan Pengurusan Paspor

  • June 29, 2026
Pelayanan Cepat dan Ramah, MPP Kota Bandung Jadi Andalan Pengurusan Paspor

Lantik 80 Kepala Desa, Bupati Sidoarjo Tegaskan tidak Ada Lagi Sekat Politik

  • June 29, 2026
Lantik 80 Kepala Desa, Bupati Sidoarjo Tegaskan tidak Ada Lagi Sekat Politik

Sukses Singkirkan Afrika Selatan, Kanada Makin Pede Hadapi Lawan di 16 Besar

  • June 29, 2026
Sukses Singkirkan Afrika Selatan, Kanada Makin Pede Hadapi Lawan di 16 Besar