Pemprov Jateng Mitigasi Bencana Memasuki Musim Hujan

PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah mulai melakukan mitigasi bencana, seiring dengan masuknya musim penghujan.

Pemetaan yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng, potensi bencana yang mungkin terjadi pada musim penghujan adalah banjir dan longsor.

Setidaknya ada sekitar 104.332 hektare daerah rawan banjir kelas tinggi dan 1.020.772 hektare daerah rawan longsor kelas tinggi.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan musim hujan akan belangsung selama enam bulan, sejak September 2024 hingga puncaknya Februari 2025.

“Langkah yang dilakukan adalah sudah ada kebijakan yang diterbitkan, koordinasi, pendataan kesiapan sarana prasarana, peningkatan kesadaran masyarakat, aktivasi posko siaga bencana,” kata Kepala Pelaksana Harian BPBD Jateng Provinsi Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan.

BACA JUGA  Pemprov Jateng Genjot Pengembangan Kawasan Industri

Selain itu ada pelatihan tim reaksi cepat, dan lainnya. Hal itu disampaikan oleh Bergas saat menyampaikan paparan kepada Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (1/11).

Menurutnya mitigasi ini penting, berkaca dari penanganan bencana selama musim kemarau yang berjalan cukup baik.

Berdasarkan  catatan BPBD Provinsi Jateng, pada periode 1 Januari-31 Oktober 2024, kebakaran hutan dan lahan di Jawa Tengah tercatat sebanyak 216 kejadian yang tersebar di 26 kabupaten/kota.

Luasan yang terdampak sekitar 251 hektare. Jumlah itu lebih rendah dari periode yang sama pada tahun 2023.

Yaitu 325 kejadian karhutla dan TPA di 32 kabupaten/kota. Luasan yang terdampak mencapai 795,665 hektare.

BACA JUGA  Terkatung-katung Selama Tujuh Bulan, Korban TPPO Berhasil Diselamatkan

Bergas mengatakan pola penanganan kekeringan pada tahun 2023 dan 2024 sangat terlihat. Upaya yang dilakukan mengalokasi anggaran melalui APBD, melibatkan CSR perusahaan dan APBN.

Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana menegaskan mitigasi potensi bencana alam harus terus dilakukan. Termasuk melakukan apel siaga dan pengecekan seluruh sarana prasarana serta logistik.

Nana juga menyoroti perihal abrasi dan penurunan muka tanah di wilayah Pantura. Ia berharap ada koordinasi antara BPBD dan dinas terkait termasuk Kementerian lembaga.

“Perbanyak tanam mangrove untuk mengurangi abrasi karena daerah Pantura juga ada penurunan tanah,” jelasnya. (Htm/S-01)

Siswantini Suryandari

Related Posts

Kemendagri Terbitkan SE untuk Tunda Pembagian Bansos

KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Surat Edaran kepada pemerintah daerah untuk menunda distribusi bantuan sosial (bansos) bersumber dari APBD menjelang Pilkada Serentak 2024. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima…

Pertamina Patra Niaga Investigasi Tiga SPBU di Yogyakarta

ADA tiga SPBU di Yogyakarta sedang diinvestigasi oleh PT Pertamina Patra Niaga bersama institusi lainnya karena terindikasi melanggar aturan. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menyatakan Pertamina Patra Niaga…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Kemendagri Terbitkan SE untuk Tunda Pembagian Bansos

  • November 14, 2024
Kemendagri Terbitkan SE untuk Tunda Pembagian Bansos

Pertamina Patra Niaga Investigasi Tiga SPBU di Yogyakarta

  • November 14, 2024
Pertamina Patra Niaga Investigasi Tiga SPBU di Yogyakarta

Bahlil Yakin Wisuda Desember meski Gelar Doktor Ditangguhkan

  • November 14, 2024
Bahlil Yakin Wisuda Desember meski Gelar Doktor Ditangguhkan

KPU Pematangsiantar Gelar Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara

  • November 14, 2024
KPU Pematangsiantar Gelar Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara

Penggawa Jepang tidak Khawatir dengan Atmosfir SUGBK

  • November 13, 2024
Penggawa Jepang tidak Khawatir dengan Atmosfir SUGBK

Tim Medis PSS Terus Pantau Dua Pemain Asingnya yang Cedera

  • November 13, 2024
Tim Medis PSS Terus Pantau Dua Pemain Asingnya yang Cedera