Subsidi Listrik Batal, Bantuan Subsidi Upah Jadi Pilihan
BANTUAN Subsidi Upah diklaim lebih siap maka pemerintah membatalkan rencana pemberian subsidi listrik yang sebelumnya masuk dalam lima paket kebijakan insentif yang akan berlaku pada Juni–Juli 2025. Menteri Keuangan Sri…
Prananda Paloh: NasDem Dukung Penuh Pemerintahan Prabowo-Gibran
KETUA Umum Garda Pemuda Partai NasDem, Prananda Paloh menegaskan, Partai NasDem sepenuhnya mendukung pemerintahan Prabowo – Gibran. Karena itu berbagai program kerja yang diluncurkan pemerintahan ini juga akan mendapat dukungan…
Pemerintah Dinilai tidak Serius Berantas Judi Online
SOSIOLOG Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada Andreas Budi Widyanto, S.Sos., M.A., menegaskan pemerintah tidak menunjukkan komitmen kuat pada penanganan dan pemberantasan judi online secara nyata.…
Ketimbang Terima 1000 Pengungsi, Lebih Baik Tingkatkan Kontribusi
MENERIMA pengungsi dari wilayah perang memang tidak melanggar prinsip politik luar negeri selama itu tidak mengganggu keamanan, ketertiban, dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Namun akan lebih baik jika Indonesia meningkatkan…
Pemerintah Harus Perbaiki Cara Berkomunikasi ke Publik
PEMERINTAH mestinya menyampaikan informasi yang baik kepada publik, baik terkait program, termasuk soal empati pada setiap persoalan yang dihadapi masyarakat. Karena komunikasi politik pemerintah idealnya menenangkan publik, bukan menambah kegaduhan.…
Pemerintah Harus Perkuat Aspek Preventif Kesehatan
PEMERINTAH harus perkuat aspek preventif kesehatan di tengah rencana peningkatkan kualitas pelayanan kesehatan RSUD di 66 kabupaten/kota terpencil dan terbelakang dari Tipe D menjadi Tipe C. Peningkatan kualitas layanan ini…
Pemerintah Diminta Jangan Buka Lahan Baru
PEMERINTAH seharusnya tidak perlu lagi membuka lahan baru dengan merusak hutan namun dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan di hutan yang sudah tidak produktif atau terdegradasi. Apalagi pemerintah sudah berkomitmen menurunkan…
Jamsos Institute Desak Pemerintah Revisi PP No 45 Tahun 2015
KENAIKAN usia pensiun menjadi 59 tahun pada 2025 ditengarai akan menimbulkan kesulitan bagi para pekerja untuk mendapatkan manfaat dari jaminan pensiun (JP) program jaminan pensiun jaminan sosial ketenagakerjaan yang dikelola…
Pemerintah tidak Beri Ganti Rugi untuk Ternak Mati Kena PMK
PEMERINTAH tidak memiliki skema ganti rugi untuk hewan mati akibat penyakit mulut dan kuku (PMK). Hal itu ditegaskan oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda saat Workshop…
Pemerintah Harus Serius Tangani Masalah PHK Massal
PEMERINTAH dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja RI harus lebih serius tangani soal pemutusan hubungan kerja (PHK) yang sepanjang 2024 mencapai 80.000 tenaga kerja. Jumlah itu meningkat signifikan dibandingkan 2023…
