
BADAN Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat inflasi 0,23% (month to month/mtm) pada Juni 2025. Angka ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,15% (mtm).
Secara tahunan, inflasi DIY tercatat sebesar 2,52% (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang sebesar 2,07% (yoy). Sementara itu, secara tahun kalender (year to date/ytd), inflasi mencapai 1,79%.
“Dengan demikian, inflasi secara keseluruhan tahun kalender berada pada level yang masih terkendali,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, Sri Darmadi Sudibyo, Rabu (2/7).
Berdasarkan kota Indeks Harga Konsumen (IHK), inflasi tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta sebesar 0,28% (mtm), diikuti Kabupaten Gunungkidul sebesar 0,23% (mtm). Secara tahunan, inflasi Kota Yogyakarta tercatat 2,35% (yoy), sedangkan Gunungkidul lebih tinggi, yakni 2,52% (yoy).
Kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau kembali menjadi penyumbang utama inflasi bulanan dengan andil sebesar 0,23%.
Kenaikan harga terjadi pada sejumlah komoditas hortikultura dan pangan seperti cabai rawit, tomat, kacang panjang, bawang merah, buncis, terong, daging ayam ras, dan telur ayam ras.
Selain itu, kenaikan tarif angkutan udara juga turut memberi andil terhadap inflasi. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menyumbang tambahan inflasi sebesar 0,02%.
Dalam upaya pengendalian inflasi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY menyampaikan apresiasi terhadap sinergi berbagai pihak. BI memprakirakan inflasi pada 2025 akan tetap terkendali di kisaran target 2,5% ±1% (yoy).
Capaian ini ditopang berbagai langkah strategis dalam kerangka 4K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif), terutama melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) DIY 2025.
Upaya tersebut meliputi pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah, optimalisasi Kios Segoro Amarto sebagai acuan harga, kampanye belanja bijak, serta penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga. (AGT/S-01)